Muslim Lifestyle Festival

Muslim Lifestyle Festival

Muslim Lifestyle Festival

Muslim Lifestyle Festival
Muslim Lifestyle Festival

 

Pameran industri syariah dan halal

untuk pertama kalinya akan digelar di Jakarta pada 30 Agustus-1 September 2019 di Jakarta Convention Center (JCC). Mengusung tajuk Muslim Lifestyle Festival 2019 dan Islamic Tourism Expo 2019, pameran ini diselenggarakan untuk menyambut tahun baru Islam 1441 Hijriah.

Dengan tema Integrasi Gaya Hidup Islami, kegiatan ini dihadirkan sebagai wujud nyata pihak penyelenggara dalam mendorong tumbuh kembangnya industri syariah di Indonesia yang sedang berkembang seiring maraknya produk-produk halal dari berbagai sektor Industri di dalam negeri.

 

Pertumbuhan industri halal di Indonesia

meningkat setiap tahunnya. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain jumlah populasi masyarakat Indonesia. Global Islamic Economy (GIE) 2017 mengungkapkan bahwa Industri syariah dan halal secara global diproyeksikan bernilai sebesar 3,081 miliar dolar di 2022 sementara Indonesia dengan total populasi 261 Juta orang dengan PDB 1015,54 miliar dolar AS pada 2017.

Sebanyak 87,2% masyarakat Indonesia adalah muslim dan menjadikan Indonesia sebagai tempat tinggal bagi 12,7% muslim dunia. Lebih lanjut, dari 6 sektor industri syariah dan halal, Indonesia hanya masuk ke top-10 negara yang industri syariahnya unggul yaitu sektor Islamic Finance, Halal Travel dan Halal Cosmetics & Pharmaceutical. Data-data ini menunjukkan betapa industri halal memiliki potensi yang luar biasa di Indonesia.

Oleh karena itu, kegiatan ini dapat dijadikan sebagai momen untuk lebih mendorong berkembangnya industri syariah dan halal di Tanah Air. Selain itu kegiatan ini juga dapat dijadikan sebagai ajang bagi para pelaku industri syariah untuk dapat terhubung secara langsung dengan para pelanggan maupun calon pelanggan potensial serta menambah wawasan mengenai produk dan jasa yang halal. Gelaran ini juga akan menampilkan kolaborasi dengan Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI).

 

“Peran kami sebagai komunitas pengusaha muslim

sesuai visi dan misi kami sedapat mungkin kami ingin berkontribusi untuk menyebarluaskan ilmu tentang bagaimana pengusaha muslim melaksanakan dan mengelola usahanya sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah dan para sahabat. Oleh karena itu, pameran ini juga memberikan kesempatan bagi pengusaha dan calon pengusaha muslim untuk menjalin jejaring,” ujar Rachmat S. Marpaung selaku Ketua Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI).

Kegiatan ini merupakan pameran industri syariah dan gaya hidup halal terbesar di Indonesia yang menggabungkan konsep pameran B2B dan B2C dengan 3 fitur khusus yakni pendidikan Islam, pojok bisnis kreatif, dan konferensi. Eksibitor yang hadir pada kegiatan ini mewakili seluruh sektor industri syariah dan halal yaitu Halal Food, Islamic Finance, Halal Travel & Tourism, Modest Fashion, Halal Media, Halal Cosmetics & Pharmaceuticals yang memiliki konsep integrasi gaya hidup Islami lengkap dengan business matching, panggung ukhuwah (silaturahmi), workshop, presentasi produk, edukasi umat, Islami playground corner, dan masih banyak acara menarik lainnya.

“Pameran bertema muslim memang sudah banyak digelar di Indonesia khususnya di bidang mode muslim atau makanan dan minuman halal. Berbeda dengan pameran-pameran yang sudah pernah ada, Muslim Lifestyle Festival 2019 menghadirkan beragam produk dan jasa yang memberikan wawasan dan referensi mengenai industri halal. Sesuai dengan tema yang kita ambil tahun ini, kami berharap pameran ini mampu menjawab kebutuhan pengunjung untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup halal dalam kehidupan sehari-harinya mulai dari makanan, jasa keuangan, perjalanan wisata, kosmetika dan perawatan tubuh, dan perjalanan wisata. Untuk menjadikan pameran ini semakin lengkap, kami menggandeng Islamic Tourism Expo yang berskala internasional serta telah diselenggarakan selama bertahun-tahun,” kata Deddy Andu selaku Direktur PT Lima Armada Utama.

 

“Kami senang sekali jika pelaksanaan Indonesia Tourism Expo 2019

berbarengan dengan Muslim Lifestyle Festival 2019, sehingga menjadikan kegiatan ini sebagai referensi yang lengkap dengan beragam pilihan produk dan jasa halal. Dari segi pariwisata sendiri, Indonesia memiliki ratusan destinasi wisata yang apabila diolah, misalnya dengan menyediakan penginapan, makanan dan minuman halal, dapat menjadi potensi ekonomi yang sangat besar bagi Indonesia,” tutur Bambang Hamid, Direktur Pelaksana Islamic Tourism Expo.

Muslim Lifestyle Festival 2019 dan Islamic Tourism Expo 2019 akan menempati lahan indoor dan outdoor di JCC Senayan seluas 15,000 m2 dan akan menampilkan ±500 eksibitor dari para berbagai sektor industri syariah di Indonesia. Kegiatan ini akan digelar selama tiga hari di JCC dengan menghadirkan produk-produk multi industri, talkshow, dan workshop sebagai ajang edukasi masyarakat tentang gaya hidup halal di Indonesia, serta berbagai hiburan menarik sebagai bagian dari selebrasi gelaran perdana Muslim Lifestyle Festival 2019.

Sumber : https://how.co.id

PLN dan UHN Medan Konversi Betor Berenergi Fosil

PLN dan UHN Medan Konversi Betor Berenergi Fosil

PLN dan UHN Medan Konversi Betor Berenergi Fosil

PLN dan UHN Medan Konversi Betor Berenergi Fosil
PLN dan UHN Medan Konversi Betor Berenergi Fosil

PT PLN Unit Induk Wilayah (UIW)

Sumatera Utara (Sumut) dan Universitas HKBP Nomensen (UHN) Medan mendukung adanya Electrifying Lifestyle sebagai moda transportasi Sumut.

Becak motor atau betor selama ini dikenal sebagai moda transportasi umum yang khas di Sumatera Utara. Lebih dari 20.000 betor setiap harinya beroperasi di kabupaten kota di Sumatera Utara. (Baca Juga: Medan Dikepung Betor)

Sayangnya, energi fosil masih menjadi bahan bakar utama Betor hingga menyebabkan beberapa wilayah di Sumatera Utara, termasuk Kota Medan, memiliki tingkat polutan yang tertinggi.

Menjawab tantangan itu, PLN bekerja sama dengan Civitas Akademika

di Universitas HKBP Nomensen (UHN) Medan, berinovasi untuk mengkonversi betor berenergi fosil menjadi listrik, demi mendukung energi baru terbarukan yang sekarang dicanangkan di seluruh dunia.

Energi listrik sebagai sumber energi terbarukan yang saat ini didorong untuk dapat menggantikan peran energi fosil dalam mendukung pembangunan punya tanggung jawab lebih mengatasi hal ini. Terlebih lagi PLN dan Pemerintah terus berupaya memenuhi target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025, atau sebesar 14.900 MW direncanakan adalah Energi Baru Terbarukan (EBT).

 

Sebagai wujud nyata hasil MoU antara PT PLN

Unit Induk Wilayah (UIW) Sumut dengan UHN, pada 17 Desember 2018 lalu, kerja sama ini dituangkan dengan memberikan motor listrik ke UHN, yang nantinya diharapkan melalui Fakultas Tekniknya bisa tercipta desain becak listrik yang lebih hemat energy. Dan ini bisa menggantikan betor yang ada saat ini tanpa menghilangkan ciri khas becak yang ada di Sumatera Utara.

Dukungan penuh juga diberikan oleh Direktur Bisnis Regional Sumatera PLN, Wiluyo Kusdwiharto yang berkesempatan meninjau langsung progress assembly Becak Listrik di UHN, Kamis (21/3/2019). Wiluyo juga memberikan kuliah umum kepada para mahasiswa di UHN tentang rencana PLN ke depan dan bagaimana PLN mendukung penuh program energi yang lebih ramah lingkungan.

Wakil Rektor 1 UHN, Richard Napitupulu menyambut baik inisiatif PLN

dalam merencanakan konversi energi bahan bakar untuk Bentor ini. “Terima kasih kepada PLN. Tim kami akan siap untuk menyelesaikan produksi becak motor listrik dan diproduksi banyak. Hal ini tentunya untuk mengurangi polusi agar lebih Go Green,” ujarnya.

Dalam kegiatan itu tampak hadir sejumlah pejabat utama PLN diantaranya GM PLN UIW Sumut Feby Joko Priharto, GM PLN UIP Sumbagut Octavianus Padudung, GM PLN KITSBU Bambang Is dan GM PLN Kitsum Wedy B Sudirman.

Sumber : https://merekbagus.co.id/

Usia Bukan Halangan: Perempuan Lanjut Usia di India Bersekolah untuk Pertama Kalinya

Usia Bukan Halanga Perempuan Lanjut Usia di India Bersekolah untuk Pertama Kalinya

Usia Bukan Halangan: Perempuan Lanjut Usia di India Bersekolah untuk Pertama Kalinya

Usia Bukan Halanga Perempuan Lanjut Usia di India Bersekolah untuk Pertama Kalinya
Usia Bukan Halanga Perempuan Lanjut Usia di India Bersekolah untuk Pertama Kalinya

Mereka mengenakan seragam sekolah dan masing-masing membawa sebuah tas jinjing

yang berisi papan tulis kecil dan kapur tulis. Di dalam ruangan sekolah mereka dengan antusias belajar membaca alfabet. Tapi mereka bukan anak-anak kecil, melainkan nenek-nenek warga India yang berumur antara 60 sampai 90 tahun.

Perempuan-perempuan itu tidak sempat belajar menulis dan membaca ketika masih muda, karena pendidikan hanya diutamakan bagi anak laki-laki.

Tapi kini, perempuan-perempuan itu, kebanyakan sudah menjadi janda, bisa meraih cita-cita mereka sejak kecil untuk melek huruf.

“Saya tidak pernah sekolah ketika masih kecil, tapi kini saya senang bisa belajar bersama kawan-kawan saya,” kata Gulab Kedar, 62, sambil tersenyum lebar. Ia dan kawan-kawan sekelasnya mengenakan pakaian sari berwarna merah jambu.

Sekolah untuk nenek-nenek itu Rabu (8/3) ini memperingati ulang tahunnya yang pertama, bersamaan dengan Hari Perempuan Internasional.

Setiap hari, ke-29 perempuan itu berjalan kaki dari rumah mereka di desa Phangane, di distrik Maharashtra, India ke sekolah untuk perempuan lanjut usia yang tidak jauh dari sana.

Cucu-cucu mereka ikut mengantarkan ke sekolah. Dari jam dua siang sampai jam

empat mereka duduk bersila di lantai kelas yang dialas dengan tikar bambu. Guru mereka, Sheetal More yang berusia 30 tahun, mengajar mereka membaca dan berlatih menulis nama mereka dengan kapur di atas papan tulis kecil. Mereka juga belajar ilmu hitung sederhana.

Para perempuan meninggalkan Aajibaichi Shaala (Sekolah Nenek) di desa Phangen, India (20/2).

Perempuan-perempuan itu punya cerita yang hampir sama. Ketika masih kecil sampai gadis mereka tinggal di rumah membantu ibu-ibu mereka mengurus keluarga, sementara saudara laki-laki mereka pergi ke sekolah. Setelah menikah, mereka harus mengurus rumah dan keluarga masing-masing, sehingga tidak pernah ada kesempatan untuk belajar menulis dan membaca.

Meskipun usia legal untuk menikah bagi perempuan di India adalah 18 tahun, hampir setengah perempuan di sana menikah lebih muda bahkan sampai sekarang, menurut badan PBB untuk anak-anak, UNICEF.

India memberlakukan Undang-Undang Hak Atas Pendidikan pada 2009,

memberikan anak-anak dari keluarga miskin dan tidak beruntung lainnya hak atas pendidikan wajib yang gratis sampai usia 14.

Perdana Menteri Narendra Modi telah memprioritaskan pendidikan untuk anak perempuan dalam kampanye yang diluncurkan pada 2015 yang berjudul: ‘Beti bachao, beti padhao’ (Selamatkan Anak Perempuan, Edukasi Anak Perempuan).

Anusuya Kokedar, 65, mengatakan ia tidak bersekolah saat masih kecil.

“Senang rasanya duduk dengan perempuan-perempuan lanjut usi lainnya di desa ini dan belajar. Saya bisa menulis tanda tangan sekarang, dan membaca serta menulis sedikit. Rasanya menyenangkan

 

Baca Juga :

Mahasiswi Ilmu Komputer Berjaya di Universitas di California

Mahasiswi Ilmu Komputer Berjaya di Universitas di California

Mahasiswi Ilmu Komputer Berjaya di Universitas di California

Mahasiswi Ilmu Komputer Berjaya di Universitas di California
Mahasiswi Ilmu Komputer Berjaya di Universitas di California

Untuk pertama kalinya, Harvey Mudd College di California memiliki mayoritas lulusan perempuan tahun lalu.
LOS ANGELES —

Di sebuah lab komputer di Harvey Mudd College di California, sebuah robot kecil melakukan gerakan luwes tai chi, latihan meditasi China. Mahasiswi Jane Wu membuat kode instruksi dari komputer di dekatnya, menunjukkan kepada pengunjung bentuk sederhana robotik dan intelijen artifisial.

Wu adalah mahasiswi tahun ketiga jurusan matematika dan ilmu komputer di universitas itu, yang memimpin dalam menarik perempuan ke bidang teknologi tinggi.

“Saya kira momennya untuk saya adalah waktu kuliah robotik tahun pertama, yang disebut Kendaraan Otonom,” ujarnya mengenai keputusannya untuk mengejar karir ilmu komputer. “Dan di kelas itu kita harus membuat robot mandiri dari awal.”
Jane Wu, Wu adalah mahasiswi tahun ketiga jurusan matematika dan ilmu komputer di Harvey Mudd College.
Jane Wu, Wu adalah mahasiswi tahun ketiga jurusan matematika dan ilmu komputer di Harvey Mudd College.

Harvey Mudd College, dengan hanya 800 mahasiswa, yang fokus pada teknik, dan merupakan bagian dari kelompok lembaga pendidikan The Claremont Colleges, di pinggiran timur kota Los Angeles. Universitas itu mendapat namanya dari seorang insinyur pertambangan yang membantu mendirikan sekolah itu.

Sekolah itu merombak program ilmu komputernya 10 tahun lalu untuk membuat disiplin itu tidak terlalu mengintimidasi mereka yang hanya memiliki sedikit latar belakang dalam koputer.

Upaya itu membuahkan hasil: tahun lalu, lebih dari setengah lulusan ilmu komputer adalah perempuan. Para mahasiswi itu awalnya ditempatkan di jalur akademis berdasarkan pengetahuan komputer mereka untuk mengurangi faktor intimidasi. Banyak di antaranya kemudian memahami bahwa ilmu komputer adalah “disiplin intelektual yang indah,” ujar profesor Ran Libeskind-Hadas, “tapi juga berguna dan praktis.”

‘Coding’

Kuliah pengenalan komputer, yang wajib untuk semua mahasiswa

, memicu ketertarikan mahasiswi tingkat akhir Veronica Rivera, yang mengambil jurusan ilmu komputer dan matematika.

“Itu mata kuliah yang sangat berimbang,” ujarnya, “dan saya kira para dosen juga sangat bagus dalam memastikan semua orang merasa nyaman, tidak peduli kemampuan mereka dalam coding (pengkodean komputer).”

Rivera ingin mengembangkan aplikasi komputer untuk membantu orang-orang yang memiliki keterbatasan motorik.

Perempuan merupakan para ‘coders’ yang menonjol pada era awal komputer

ketika Grace Hopper, yang kemudian menjadi laksamana muda Angkatan Laut, membantu menciptakan bahasa-bahasa pemrograman, ujar Jim Boerkoel, asisten dosen yang mengawasi laboratorium robotik.

“Ia [Grace Hopper] adalah coder pertama,” ujar Boerkoel. “Baru pada dekade-dekade berikutnya, pada 1980an dan 90an, permainan komputer dan ide pemrograman komputer dipasarkan secara berlebihan terhadap anak laki-laki, bukannya anak perempuan.”

Ahli Teknologi Perempuan

Di Harvey Mudd, beberapa mahasiswi yang belajar teknik menemukan pemrograman komputer,

dan setiap tahun, puluhan mahasiswi menghadiri acara Grace Hopper Celebration of Women in Computing, konferensi terbesar di dunia untuk ahli teknologi perempuan.

“Dengan coding, saya cuma perlu komputer, bahasa pemrograman, dan saya menciptakan hampir semua hal yang saya inginkan,” ujar mahasiswi ilmu komputer Emilia Reed, yang membantu menciptakan aplikasi komputer untuk meningkatkan produktivitas pekerja dan mahasiswa.

 

Sumber :

https://www.globalinnovationexchange.org/innovation/livestock

Kandidat Menteri Pendidikan AS Bawa Perspektif Luar Terhadap Kebijakan

Kandidat Menteri Pendidikan AS Bawa Perspektif Luar Terhadap Kebijakan

Kandidat Menteri Pendidikan AS Bawa Perspektif Luar Terhadap Kebijakan

Kandidat Menteri Pendidikan AS Bawa Perspektif Luar Terhadap Kebijakan
Kandidat Menteri Pendidikan AS Bawa Perspektif Luar Terhadap Kebijakan

Di negara bagian asalnya, Michigan, DeVos melakukan advokasi untuk pilihan sekolah dan sekolah ‘charter’

— sekolah yang didanai pemerintah namun operasinya independen.

Elizabeth “Betsy” DeVos, seorang filantropis kaya raya, donor politik, dan pelaku advokasi untuk sekolah swasta dan charter, adalah calon menteri pendidikan yang ditunjuk oleh Trump.

Jika dikukuhkan, DeVos akan mengawasi pendidikan 50,4 juta siswa yang duduk di 100 ribu sekolah negeri dan 34 ribu sekolah swasta.

Di negara bagian asalnya, Michigan, DeVos melakukan advokasi untuk pilihan

sekolah dan sekolah charter — sekolah yang didanai pemerintah namun operasinya independen. Pendekatan ini tidak mengharuskan anak-anak pergi ke sekolah di daerah tempat tinggal mereka, sebagaimana sekolah negeri yang tradisional. Tetapi, anak-anak terdaftar di sekolah yang falsafah pendidikan sesuai dengan keyakinan orang tuanya, seperti sekolah untuk gender tertentu saja atau sekolah agama.

DeVos adalah anggota dari gerakan Kristen Reformasi yang berasal dari gerakan agama dan imigrasi Belanda. Michigan adalah tempat tinggal warga Amerika keturunan Belanda terbesar, termasuk keluarga DeVos.

Keluarga DeVos mendirikan bisnis Amway, dan merupakan bisnis swasta Amerika

peringkat ke-29 terbesar. Amway dimulai sebagai bisnis pasokan bahan pembersih rumah tangga pada 1959 dan model bisnis adalah penjualan langsung. Amway mengorganisir jejaring penjual independen dan mereka diberi insentif penjualan.

 

Sumber :

https://css-tricks.com/forums/users/danuaji88/

Syarat Pemimpin Berdasarkan Fiqih Siyasah dan Hukum Positif

Syarat Pemimpin Berdasarkan Fiqih Siyasah dan Hukum Positif

Syarat Pemimpin Berdasarkan Fiqih Siyasah dan Hukum Positif

Syarat Pemimpin Berdasarkan Fiqih Siyasah dan Hukum Positif
Syarat Pemimpin Berdasarkan Fiqih Siyasah dan Hukum Positif

 

Menurut Muhammad Amin bin Umar Abidin

bahwa syarat untuk menjadi seorang pemimpin adalah seorang muslim, merdeka, laki-laki, berakal, baligh, mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin dan keturunan bangsa Quraisy.[21]

Syarat pemimpin menurut al-Mawardi

terbagi menjadi tujuh yaitu: Pertama: Al-adâlah. Kedua: Mempunyai ilmu pengetahuan hingga mencapai taraf mujtahid. Ketiga: Pancaindranya lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, lidah, dan sebagainya. Keempat: Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun. Kelima: Visi pemikirannya baik sehingga dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka. Keenam: Mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuhnya. Ketujuh: Nasab dari keturunan Quraisy.

Abdul Qadir Audah menetapkan syarat khalifah delapan syarat

Pertama: Islam. Diharamkan mengangkat pemimpin seorang kafir berdasarkan (QS.Ali Imran: 28) karena seorang kepala negara yang kafir tidak mungkin mau dan bisa melaksanakan hukum syariah yang menjadi tugas khalifah. Begitu juga diharamkan mengangkat orang kafir sebagai hakim karena di tangan hakim kekuasaan hukum ditegakkan (QS. al-Nisa’: 141). Kedua: Laki-laki. Seorang wanita menurut tabiatnya tidak cakap memimpin negara, karena pekerjaan itu membutuhkan kerja keras seperti memimpin pasukan dan menyelesaikan berbagai persoalan. Ketiga: Taklif. Yaitu sudah dewasa, di mana jabatan khalifah adalah penguasaan atas orang lain. Keempat: Ilmu Pengetahuan. Yaitu ahli dalam hukum Islam sampai bila mungkin mencapai taraf mujtahid. Bahkan dituntut mengetahui hukum internasional, traktat, dan perdagangan internasional, dan lain-lain. Kelima: Adil. Yaitu menghiasi diri dengan sifat-sifat kemuliaan dan akhlakul karimah, terhindar dari sifat fasik, maksiat, keji dan munkar. Keenam: Kemampuan dan Kecakapan. Yaitu di samping mampu mengarahkan umat dia juga mampu membimbing umat ke jalan yang benar sesuai dengan Syariat Islam. Ketujuh: Sehat Jasmani dan Rohani. Yaitu khalifah tidak boleh buta, tuli, bisu, dan cacat. Kedelapan: Keturunan Quraisy. Di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat tentang hal ini. Karena hadits yang mengatakan imam dari Quraisy selama mereka memerintah dengan adil. Ditujukan untuk maksud terbatas, yaitu waktu dan tempat terbatas. Jadi tidak berlaku secara umum.

Hukum Mengangkat Pemimpin dalam Fiqih Siyasah dan Hukum Positif

Mengangkat Pemimpin dalam Fiqih Siyasah dan Hukum Positif

Hukum Mengangkat Pemimpin dalam Fiqih Siyasah dan Hukum Positif

Mengangkat Pemimpin dalam Fiqih Siyasah dan Hukum Positif
Mengangkat Pemimpin dalam Fiqih Siyasah dan Hukum Positif

 

Dalam hal ini di kalangan ulama terjadi variasi pendapat

Menurut semua ulama Sunni, Syi’ah dan Murji’ah, mayoritas pengikut Mu’tazilah dan Khawarij, kecuali sakte Najdat, mengangkat pemimpin itu wajib hukumnya. Karena itu, akan berdosa bila meninggalkannya.[10]
Sedangkan menurut golongan najdat salah satu sakte Khawarij, utamanya Fathiyah Ibn Amir al-Hanafi, mengangkat pemimpin itu hukumnya mubah. Artinya, terserah pada kehendak umat atau rakyat mau melakukannya atau tidak. Umat atau rakyat tidak berdosa apabila meninggalkannya, dan tidak pula mendapat pahala bila melakukannya. Sebab tidak ada satu pun argumentasi naqliyah dan aqliyah yang memerintahkan atau melarangnya.[11]

Pandangan senada antara lain didukung pula oleh sebagian kecil pengikut Mu’tazilah

utamanya Abu Bakar al-Asham, Hisyam Ibn Amr al-Futi dan Ubad Ibn Sulaiman, salah seorang murid Hisyam Ibn Amr al-Futi. Bahkan lebih jauh dari itu al-Asham, sebagaimana disinggung sebelumnya, berpendapat bahwa mengangkat pemimpin itu tidak perlu sama sekali bila umat manusia telah tunduk dan patuh pada peraturan dan setia pada kebenaran. Tapi bila sebaliknya, yakni melanggar peraturan dan menyimpang dari garis kebenaran yang berdampak pada timbulnya anarki, maka barulah boleh diangkat seorang pemimpin untuk meluruskannya.[12]
Al-Qurtubhi yang merupakan ulama Sunni menanggapi pernyataan al-Asham dan mengatakan bahwa al-Asham adalah orang yang tidak mengerti syariat, begitu juga orang-orang yang berkata seperti perkataannya dan mengikuti pendapat juga madzhabnya. Menurut al-Qurthubi mengangkat pemimpin merupakan perintah yang harus didengar dan ditaati, agar persatuan dapat terwujud karenanya dan hukum-hukumnya dapat terlaksana.[13]
Selain dalil ini yang menjadi dalil al-Qurthubi adalah perbuatan para sahabat Rasulullah SAW. Mereka sepakat mengangkat Abu Bakar Shiddiq setelah terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar di Saqifah Bani Sa’idah tentang penentuan siapa yang akan menjadi pengganti Rasulullah SAW. Ketika itu kaum Anshar berkata, “dari kami amir dan dari kalian amir.”[14]

Keinginan kalangan Anshar ini ditolak oleh Abu Bakar

Umar dan kalangan Muhajirin. Kalangan Muhajirin berkata, “Sesungguhnya bangsa Arab tidak akan beragama kecuali karena sekelompok orang dari kaum Quraisy ini”. Mereka juga menceritakan kepada kalangan Anshar tentang keberhakan orang Quraisy sebagai pemimpin. Akhirnya kalangan Anshar menerima dan taat kepada kaum Quraisy dari kalangan Muhajirin tersebut. Seandainya pengangkatan pemimpin itu tidak wajib, tidak pada kaum Quraisy dan tidak pula pada selain mereka, tentu tidak akan ada artinya dialog dan perdebatan tersebut. Tentu saat itu ada di antara mereka yang berkata, “pengangkatan imam itu tidak wajib, tidak pada orang Quraisy dan tidak pula pada selain mereka. Perdebatan kalian ini tidak berguna, sebab ini adalah perdebatan mengenai perkara yang tidak wajib.”[15]
Kaum Sunni sepakat bahwa mengangkat pemimpin itu adalah wajib hukumnya. Kewajiban tersebut, menurut al-Rayis bukan kewajiban individual (Wajib aini), tetapi kewajiban kolektif (wajib kifa’i/fardu kifayah). Karena itu, seluruh umat Islam berdosa bila tidak melakukannya, namun bila ada yang mewakilinya, umat Islam yang lain terlepas dari dosa akibat meninggalkannya. Pendapat senada dianut pula oleh al-Mawardi dan al-Ghazali.[16]
Ibn Taimiyah menambahkan bahwa kepemimpinan sebagai bagian dari agama dan sarana bertaqarrub kepada Allah. Sebab bertaqarrub kepada-Nya dalam kepemimpinan itu, yaitu dengan mentaati Allah dan mentaati Rasul-Nya, termasuk dalam taqarrub yang paling utama. Bahkan agama tidak akan dapat tegak kecuali dengan kepemimpinan. Sedangkan seluruh anak adam mustahil akan mencapai kemaslahatan optimal jika tidak ada kontrak sosial, mengingat sifat saling membutuhkan di antara mereka. Suatu kontrak sosial ini sudah pasti membutuhkan seorang pemimpin untuk mengendalikan.[17]
Kaum Syiah pun mempunyai pandangan yang sama dengan kaum Sunni, yakni mengangkat pemimpin itu merupakan kewajiban berdasarkan syariat. Hanya saja, dalam hal ini kaum Syi’ah memiliki pendapat yang sangat berbeda dengan kaum Sunni, yakni wajib mengangkatnya adalah Allah bukan umat atau rakyat. Argumentasinya, masalah pengangkatan imam itu bukanlah masalah ijtihadiah yang dapat diserahkan kepada kreatifitas akal manusia. Akan tetapi, ia merupakan rukun agama. Karena itu, hanya Allah dan Rasul-Nya saja yang dapat menunjuk imam, bukan rakyat. Imam adalah wakil Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada yang boleh menunjuknya, kecuali Allah dan Rasul-Nya.[18]
Sedangkan kaum Mu’tazilah, pada umumnya berpendapat bahwa pengangkatan pemimpin itu merupakan kebutuhan manusia yang cenderung hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial tidak mungkin manusia hidup tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam pergaulan itu amat dimungkinkan terjadinya perselisihan, pertikaian, konflik, penindasan, pertumpahan darah, atau pembunuhan. Bahkan, dapat pula menyulut dan mengobarkan api peperangan yang akan menelan banyak korban, baik materi ataupun yang lainnya yang akan merusak segala sendi kehidupan. Pada saat seperti itulah, naluri manusia mendambakan tampilnya orang-orang tertentu yang akan menjadi juru selamat. Artinya, secara akli dapat dipastikan kemestian adanya seorang pemimpin. Karena itu, kendatipun wahyu tidak turun menyangkut eksistensi seorang pemimpin, maka berdasarkan rasio manusia sudah pasti dapat menentukan sikapnya sendiri bertalian dengan eksistensi seorang pemimpin itu.[19]
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 disebutkan bahwa kekuasaan pemerintahan negara dipegang oleh presiden yang dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu Oleh Wakil Presiden. Kemudian di dalam Pasal 8 pula menyebutkan :
  1. Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
  2. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-selambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
  3. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatan.[20]
Dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 4 di atas, dapat dilihat bahwa posisi seorang Presiden dan Wakil Presiden ini sangatlah penting, karena sebuah negara tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pemegang kekuasaan yaitu Presiden. Bahkan di dalam Pasal 8 menggambarkan bahwa tidak boleh ada kekosongan sama sekali terhadap jabatan Presiden dan Wakil Presiden ini. Jika jabatan ini kosong harus segera digantikan, dari sini dapat disimpulkan bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan jabatan yang penting dan wajib keadaannya.

Pengertian Pemimpin dalam Fiqih Siyasah

Pengertian Pemimpin dalam Fiqih Siyasah

Pengertian Pemimpin dalam Fiqih Siyasah

Pengertian Pemimpin dalam Fiqih Siyasah
Pengertian Pemimpin dalam Fiqih Siyasah

Pengertian Pemimpin dalam Fiqih Siyasah dan Hukum Positif Menurut Ahli

Kata pemimpin di dalam bahasa Arab mempunyai beberapa istilah yaitu Imam, Khalifah, Amir, Malik dan Sulthan. Imam menurut bahasa berasal dari kata (Amma-yaummu-imaman) yang berarti ikutan bagi kaum[1], dan berarti setiap orang yang diikuti oleh kaum yang sudah berada pada jalan yang benar ataupun mereka yang sesat. Imam juga bisa diartikan sebagai “pemimpin”, seperti “ketua” atau yang lainnya. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.[2]

Imam juga berarti orang yang diikuti oleh suatu kaum.

Kata imam lebih banyak digunakan untuk orang yang membawa pada kebaikan. Di samping itu, kata-kata imam sering dikaitkan dengan shalat. Oleh karena itu di dalam kepustakaan Islam sering dibedakan antara imam yang berkedudukan sebagai kepala negara atau yang memimpin umat Islam dan imam dalam arti yang mengimami shalat. Untuk yang pertama sering digunakan istilah al-Imamah al-Udhma atau al-Imamah al-Kubra sedangkan untuk yang kedua sering disebut al-Imamah al-Shugra. Biasanya kata-kata imam hanya digunakan untuk menyebut seseorang yang memimpin di dalam bidang agama.[3]

Dari sini kata khalifah sering diartikan sebagai pengganti

karena orang yang menggantikan itu berada atau datang sesudah orang yang digantikan dan ia menempati tempat dan kedudukan orang tersebut. Khalifah juga bisa berarti seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang yang memberi wewenang.

Secara bahasa amir berasal dari kata (Amara-ya’muru-amran)

yang artinya menyuruh, lawan kata dari melarang, dan dari kata yang berarti bermusyawarah. Secara istilah berarti orang yang memerintah dan dapat diajak bermusyawarah.[5]
Kata-kata amir dengan arti pemimpin tidak ditemukan di dalam al-Qur’an, walaupun kata-kata “amara” banyak ditemukan di dalam al-Qur’an. Istilah amir dengan arti pemimpin hanya popular di kalangan sahabat. Hal ini terbukti pada saat para sahabat bermusyawarah di Tsaqifah Bani Sa’adah untuk menentukan pengganti nabi dalam hal keduniawian, para sahabat Anshar berkata “dari kami ada Amir dan dari Tuan-tuan juga ada Amir”. Selain itu, istilah amir juga pernah digunakan oleh Umar bin Khattab ketika menjadi sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar.[6]
Istilah selanjutnya yang menunjukkan kepada pemimpin adalah Malik. Malik secara bahasa berasal dari kata (malaka-yamliku-milkan) yang berarti memiliki atau mempunyai sesuatu. Atau dapat pula berarti pemilik perintah dan kekuasaan pada suatu bangsa, suku atau negeri.[7] Sulthan secara bahasa berarti Malik (Raja) atau wali.
Perhatikan Rasulullah menggunakan kata Sulthan karena Rasulullah menginginkan makna penguasa itu kepada penguasa muslim. Sudah mafhum di seluruh dunia bahwa kata sulthan itu bersinonim dengan raja. Raja bersinonim dengan sulthan, kepala negara dan malik. Di Indonesia kata Sulthan lebih banyak dikenal daripada Khalifah, Imam, Malik atau Amir. Kata Sulthan diserap dalam bahasa Indonesia dengan konsep makna yang sama yaitu Raja / Kepala Pemerintahan Muslim.[8]
Di Indonesia pemimpin atau kepala negaranya dipegang oleh seorang Presiden. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan yang dalam melakukan kewajibannya sebagai Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden.[9]

Merumuskan Kriteria Baru Kualitas Pendidikan

Merumuskan Kriteria Baru Kualitas Pendidikan

Merumuskan Kriteria Baru Kualitas Pendidikan

Merumuskan Kriteria Baru Kualitas Pendidikan
Merumuskan Kriteria Baru Kualitas Pendidikan

Pada laporan 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK ditampilkan beberapa capaian kualitas pendidikan. Antara lain angka buta aksara yang menurun, penurunan jumlah siswa putus sekolah, kenaikan jumlah siswa lulus sekolah, angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), dan lainnya. Secara kasat mata, sebenarnya angka-angka tersebut dengan sendirinya menunjukkan kuantitas, bukan kualitas.

Selama ini hampir dapat dikatakan bahwa antara tujuan pendidikan dan bukti capaian yang diberikan oleh pemerintah tidak sinkron. Pada dokumen Rencana strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tahun 2010-2014 misalnya, visinya “Terselenggaranya layanan prima pendidikan dan kebudayaan untuk membentuk insan Indonesia yang cerdas dan beradab”.

Namun, laporan capaiannya yang juga dimuat dalam dokumen Renstra Kemdikbud tahun 2015-2019 yang disajikan adalah APK, APM, dan sejenisnya. Terang bahwa angka-angka tersebut tidak menunjukkan kualitas pendidikan. Padahal visi yang dirumuskan jelas menunjukkan kriteria kualitas yang bersifat kualitatif, misalnya “cerdas” dan “beradab”. Agaknya pelencengan terjadi ketika visi tersebut dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran strategis, karena akhirnya sebagian besar yang muncul adalah target-target kuantitatif semua berupa persentase dan jumlah.

Hal ini bisa dilihat pada dokumen Renstra Kemdikbud 2010-2014 (2010: 41-45)

Renstra tahun 2015-2019 (2015: 35-52) barangkali lebih tepat, karena pada rumusan tujuan strategis masih menunjukkan indikator kualitatif. Namun, ketika dijabarkan menjadi indikator capaian, maka semuanya ditandai dengan capaian kuantitatif. Hal-hal yang bersifat kualitatif, misalnya pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan, pada akhirnya tidak dapat terumuskan dengan baik indikator-indikator kualitatifnya.

Kriteria Kualitatif

Kita perlu merumuskan kriteria kualitas pendidikan yang tepat, bukan yang semata-mata kuantitatif. Peningkatan kualitas pembelajaran atau lulusan misalnya, ukurannya bukan persentase Sekolah Dasar (SD) yang memiliki sarana prasarana sesuai standar nasional pendidikan. Bukan pula jumlah perolehan medali siswa yang mengikuti olimpiade internasional, atau angka kelulusan 100. Melainkan, ketepatan, kebergunaan, dan kebermaknaan pembelajaran bagi kehidupan siswa riil.

Selama ini dalam Renstra Kemdikbud kualitas pembelajaran selalu diukur dari persentase sekolah

memiliki sarana dan prasarana, jumlah sekolah yang terakreditasi, rata-rata nilai siswa—termasuk nilai sikap untuk mendukung program penguatan pendidikan karakter. Ketentuan ini dapat dengan mudah kita baca pada Renstra Kemdikbud 2010-2014 dan 2015-2019, terutama dalam rumusan indikator capaian.

Padahal kelengkapan sarana dan prasarana sejatinya bukan ukuran kualitas pembelajaran, yakni ketika sekolah dan guru tidak dapat mengoptimalkan pengelolaan dan penggunaannya untuk pembelajaran. Akreditasi sekolah mau tidak mau harus diakui juga repot jika dijadikan ukuran kualitas. Karena secara faktual banyak sekolah menyulap dokumen, sarana dan prasarana, termasuk koleksi buku perpustakaan, hanya untuk akreditasi. Padahal sejatinya koleksi perpustakaan pinjam dari pihak lain, demikian juga fasilitas.

Barangkali yang agak tepat adalah nilai karakter siswa, yakni ketika yang dinilai guru bukan hanya sikap siswa

di kelas maupun sekolah, melainkan di luar sekolah. Sayangnya, laporan mengenai kualitas pembelajaran yang dilihat dari nilai rata-rata sikap siswa tidak dapat kita temui dalam laporan capaian kualitas pendidikan dari Jokowi-JK baru-baru ini. Menurut hemat saya, kualitas pembelajaran dan lulusan sekolah setidaknya harus didasarkan pada kriteria ketepatan, kebergunaan, dan kebermaknaan bagi kehidupan riil siswa.

Kriteria kebergunaan misalnya, harus dapat dilihat betul apakah materi Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dapat berguna untuk menunjang kehidupan riil siswa. Misalnya, mata pelajaran Bahasa Indonesia dapat digunakan betul untuk memahami berita yang bertendensi hoaks dan yang bukan. Orientasi ini sebenarnya sudah ada dalam orientasi Kurikulum 2013 –lihat saja pada dokumen lampiran-lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 24 Tahun 2016.

 

Baca Juga :

Sekolah Tanpa Pagar

Sekolah Tanpa Pagar

Sekolah Tanpa Pagar

Sekolah Tanpa Pagar
Sekolah Tanpa Pagar

Seorang anak ogah melepas baju tidur, mungkin emoh beranjak dari mimpi. Ibunya bingung meladeni sikap anaknya. Cemas. Kebiasaan anaknya ini jelas susah ditoleransi oleh lembaga pendidikan bernama sekolah. Dan, ia laiknya orangtua kebanyakan tentu saja tak ingin anaknya tak diizinkan bersekolah hanya karena alasan sesepele itu.

Kita ingat, misalnya, anak dalam catatan Antropolog Roanne Van Voorst (2018) yang tak diizinkan bersekolah karena seragam dan sepatunya ikut hangus kala rumah mereka terbakar. Bocah yang sedang kita bicarakan ini ke mana-mana maunya juga cuma nyeker saja!

Kemudian, berkat “psikologi yang kompleks”, begitu si ibu menyebut sebab tabiat anaknya, si bocah menjadi murid di Sanggar Anak Alam (SALAM). SALAM menghendaki setiap anak berpakaian sesuka hati. Dan, karena tabiat aneh itu, tanpa pernah disadari sebelumnya, mungkin akan menjadi salah satu ketidaksengajaan terbaik dalam hidup si bocah.

Pakaian, kita tahu, sebenarnya bukanlah faktor terpenting dalam sebuah pembelajaran. Pembelajar bisa mengenakan setelan apa pun tanpa mempengaruhi kondusifitas pembelajaran. Tapi, di sekolah di republik ini seragam menjadi sebuah kewajiban. Secara tidak langsung kewajiban ini membentuk setidaknya dua hal.

Pertama, sebagaimana ditulis Saya Shiraishi, ia “menghapus perbedaan-perbedaan di antara para murid.” Seragam melupakan kenyataan bahwa murid memiliki latar belakang dan tendensi yang berbeda. Dengan kewajiban berseragam, perbedaan itu dihapus seakan sebuah mala.

Kedua, seragam adalah batas. Ia membuat jarak antara “kita” yang berseragam, dengan “mereka” yang tak berseragam. Dalam dunia pendidikan, berarti “kita” yang terdidik dengan “mereka” yang tak terdidik. Bagaimana pun, menganggap anak jalanan usia sekolah, misalnya, sebagai bocah tak terpelajar meski mereka berbakat dalam musik atau menggambar bukanlah pandangan minoritas.

Kebebasan berpakaian di SALAM selain menghargai kebebasan dan perbedaan, dalam taraf tertentu berarti suatu upaya mendefinisikan ulang pengertian belajar yang selama ini kadung mapan. Yakni, belajar itu bersekolah. Di tempat yang dikelilingi pagar tinggi, anak menghadapi buku bertumpuk (yang entah bagaimana mutunya) dan menghafalkan isinya. Pada akhir semester kelak akan diuji hafalan mereka. Hasil ingatan para murid lantas diurutkan dari tertinggi sampai terendah. Posisi teratas berarti siswa cemerlang, posisi terbawah berarti siswa-siswa runyam. Belajar menjadi sebuah laku yang tak menggembirakan.

SALAM sebenarnya hanyalah sebuah sekolah yang menyingkirkan hal-hal tidak menyenangkan itu –yang kita semua sebenarnya juga tahu. Tapi, bedanya, kebanyakan kita masih meneruskan siksaan ini. Selain di sekolah, implementasi dari pengertian belajar yang merepotkan itu juga kita temui di kampung-kampung lewat progam bernama “jam wajib belajar”. Pada jam tersebut anak-anak dilarang keluar rumah. Mereka mesti menghafal kalimat-kalimat atau rumus-rumus yang mereka mungkin tak tahu gunanya (hlm. 130).

Di SALAM, belajar itu menemukan. Manifesto pendidikan SALAM adalah: Saya temukan, saya kuasai. Dengan itu, anak-anak mulai belajar meriset sesuatu. Riset tidak dipandang sebagai hal mewah atau berat. Dan, tanpa sekat mata pelajaran, tema riset bergantung kegemaran setiap siswa setelah melalui diskusi dengan orangtua dan fasilitator. Semua terlibat. Semua murid, semua guru.

Sebagai contoh, Natalia Renane, siswi SMP SALAM, melakukan riset obat batuk herbal. Melihat banyak orang di sekelilingnya terjangkit batuk, itu membuatnya ingin menciptakan obat batuk dari bahan herbal di sekitarnya.

Jadi, berkat riset semacam itu, belajar berarti mengalami peristiwa-peristiwa menggembirakan. Terlebih,

laporan perkembangan siswa berbentuk naratif, bukannya angka. Selain menunjukkan intensitas fasilitator mengikuti perkembangan siswa, ini adalah upaya menghindarkan anak dari sifat kompetitif yang memunculkan anggapan bahwa “seseorang dianggap berprestasi apabila telah berhasil mengungguli, mengalahkan orang lain—betapa jahatnya?” (hlm. 28).

Saya ingat sebuah seloroh soal ini: “Di sekolah diajari berkompetisi, pas gede diprotes, kok kalian gak bisa kerja sama?”

Satu hal menarik dari SALAM adalah kedekatan mereka dengan lingkungan. SALAM sadar mereka merupakan bagian dari masyarakat. Kesadaran ini bahkan membuat mereka berandil besar dalam mengembalikan budaya yang nyaris hilang di lingkungan setempat seperti pesta panen.

Di sekolah di negeri ini kebanyakan selain menumbuhkan pagar tinggi, yang sepertinya tidak disadari menyumbang jarak antara siswa dengan lingkungannya, adalah pendirian tempat ibadah di kompleks sekolah. Siswa tidak diizinkan beribadah di tempat ibadah di lingkungan setempat. Ini membuat sekolah semakin menutup diri dan menjauhkan kemungkinan siswa berbaur dengan masyarakat sekitar (hlm. 77). Seolah sekolah ingin mengatakan bahwa berbaur dengan masyarakat hanya membuang waktu belajar belaka.

Tidak hanya sekolah formal, Toto Rahardjo lewat buku ini juga mengkritik “sekolah alam”

yang mulai menjamur. Sebagai lembaga pendidikan alternatif, sekolah alam kebanyakan hanyalah sebagai tempat belajar di luar ruangan semata. Sisanya tak lebih dari sekolah formal pada umumnya. Lebih tragis, tren sekolah alam cuma dijadikan wadah mengeruk duit.

Sekolah alam jenis ini hanya mereproduksi sekolah alam yang sudah ada: menempatkan kebun dan sawah di tengah sekolah. Sayangnya, mereka juga tak tahu kebun dan sawah itu untuk apa selain hiasan. “Padahal seharusnya sekolah alam merancang model pembelajarannya disesuaikan dengan kecenderungan unik anak-anak peserta didiknya serta disesuaikan dengan komunitas-komunitas masing-masing yang tentunya berbeda satu sama lain.” (hlm. 96).

Kita ingat julukan Toto-chan (dalam cerita anak Jepang yang populer karya Tetsuko Kuroyanagi)

: gadis cilik di jendela. Ia gemar berdiri di dekat jendela ketika di kelas, untuk memanggil pemusik jalanan atau menanyakan kabar burung walet. Barangkali kebiasaannya itu adalah sebuah kegelisahan kalau pendidikan mestinya tidak mengasingkan peserta didik dari lingkungan sekitarnya.

Maka, sebab itulah Toto Rahardjo tidak meminta kita yang setuju dengan idenya berbondong-bondong ke SALAM. Minggat dari tempat tinggal kita dan membiarkannya teronggok sepi. “Kalau Anda setuju,” tulis Toto Rahardjo, “mulailah dari tempat tinggal Anda.”

 

Sumber :

http://rakusen-sien.com/the-role-of-benefits-in-your-law-practice/