Rapat PKB Digelar Bersamaan dengan Penandatanganan Kerjasama Disdik Jabar dan P4TK

Rapat PKB Digelar Bersamaan dengan Penandatanganan Kerjasama Disdik Jabar dan P4TK

Rapat PKB Digelar Bersamaan dengan Penandatanganan Kerjasama Disdik Jabar dan P4TK

Rapat PKB Digelar Bersamaan dengan Penandatanganan Kerjasama Disdik Jabar dan P4TK
Rapat PKB Digelar Bersamaan dengan Penandatanganan Kerjasama Disdik Jabar dan P4TK

Sekertaris Dinas Pendidikan Jawa Barat, Firman Adam, membuka Rapat Koordinasi

pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Tahun 2018. Acara dilaksanakan di Grand Hani Hotel, Jl. Raya Lembang KM.12, 1 No.15, Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada 18 hingga 20 Juli 2018.

Rapat sekaligus penandatangan MOU antara Dinas Pendidikan Jawa Barat dengan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) mengenai perjanjian kerjasama yang mengatur teknis pelaksanaan diklat PKB 2018. Selain itu kegiatan ini bekerjasama pula dengan Bidang Mesin dan Teknik Industri (BMTI), P4TK Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa (TK PLB), P4TK Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), P4TK PERTANIAN.

Pada sambutannya Firman menjelaskan bahwa guru sebagai pendidik memiliki

peran penting dalam menentukan keberhasilan peserta didik. Pentingnya peran guru dalam pendidikan diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mengamanatkan adanya pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagai aktualisasi dari profesi pendidik.

“Peran seorang guru akan menentukan keberhasilan peserta didik, sehingga menjadi determinan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah,” ujar Firman Adam.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana diamanatkan

oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan akan memfasilitasi guru untuk dapat mengembangkan keprofesiannya secara berkelanjutan.

“Sasaran pada program PKB ini adalah guru yang terdaftar pada program UKG 2015 dengan nilai kurang dari 75,” tambah Firman.

Firman menyebutkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, melalui kegiatan PKB ini dapat mendukung peningkatan Uji Kompetensi Guru (UKG). Diharapkan dapat terjadi sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.***

 

Baca Juga :

PLS Tidak Ada Perpeloncoan

PLS Tidak Ada Perpeloncoan

PLS Tidak Ada Perpeloncoan

PLS Tidak Ada Perpeloncoan
PLS Tidak Ada Perpeloncoan

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Dinas Pendidikan Jawa Barat,

Dodin Rusmin, didampingi Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Bandung, Euis Purnama meninjau sekaligus memberikan sambutan pada acara Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) di SMKN 3, Jalan Solontongan, Kota Bandung, Senin, 16 Juli 2018.

Dodin mengatakan, PLS merupakan masa pengenalan lingkungan, dimulai dari pengenalan pribadi, pengenalan lingkungan sekolah, hingga pengenalan terhadap guru-guru di sekolah.

“Dengan ada PLS kalian akan saling mengenal. Mengenal secara pribadi,

kenalan kelas, kenalan dengan gurunya. Dalam seminggu bakal tau minimal lingkungan sekolah. Setelah itu kalian akan merasa nyaman dan betah,” ujar Dodin.

Kepanitian PLS dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Hal ini untuk menghindari senioritas antar siswa dan menghindari perpeloncoan. Dodin menjelaskan, sekolah adalah tempat yang menyenangkan untuk semua, tempat menuntut ilmu, pusat peradaban bangsa.

“Saya yakin di dalam mpls tidak ada perpeloncoan. Semua akan diisi

dengan sesuatu yang bermanfaat yang akan langsung disampaikan oleh guru,” ujar Dodin.

Materi yang disampaikan dalam PLS sesuai dengan Panduan Pengenalan Lingkungan Sekolah SMA/SMK/MA Tahun Pelajaran 2018/2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat. Materi tersebut salah satunya, penguatan pendidikan karakter, gerakan literasi sekolah, sekolah ramah anak hingga pengenalan ekstrakulikuler dan lingkungan sekolah. Untuk SMK, Dodin mengatakan SMK memiliki kelebihan dan keungguan dalam bidang kewirausahaan.

“SMK itu hebat, lulusnya bisa melanjutkan ke kuliah, bisa bekerja yang bersetifikat, dan bisa berwirausaha. Pengusaha muda. Apalagi sudah jaman digital. Jadi literasinya pun literasi digital,” ucap Dodin.

Hal ini dibenarkan oleh, Euis. Euis mengatakan, kegiatan PLS di SMK Negeri 3 Bandung, memang memberikan materi mengenai kewirausahaan dan etos kerja. “Kalau SMK ada yang urgent adalah masalah kewirausahaan dan etos kerja. Karna kaitan dengan DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri),

 

Sumber :

https://earlraytomblin.com/sejarah-manusia-purba/

Tidak Ada Pungli di PPDB 2018

Tidak Ada Pungli di PPDB 2018

Tidak Ada Pungli di PPDB 2018

Tidak Ada Pungli di PPDB 2018
Tidak Ada Pungli di PPDB 2018

Tidak ditemukan adanya pungutan liat (pungli) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru

(PPDB) di Jawa Barat. Hal ini disampaikan dalam diskusi dan rapat koordinasi antara Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Jawa Barat dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat di Kantor Sekretariat di gedung B, Gedung Sate, Jalan Diponegoro No.22, Citarum, Kota Bandung, Jawa Barat, pada Kamis, 12 Juli 2018.

Setelah sempat muncul dugaan adanya pungli terkait pelaksanaan PPDB khusus jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) di SMA Negeri 1 Purwakarta. Katim Tindak 2 Saber Pungli Provinsi Jawa Barat, AKBP Basman mengatakan, terdapat 24 siswa yang tidak sesuai ketentuan masuk jalur KETM. Dari ke-24 siswa tersebut, tidak ditemukan pungli yang dilakukan sekolah.

“Terkait dengan dugaan penyimpangan PPDB di SMA Negeri 1 Purwakarta

, setelah kita lakukan penelusuran lapangan, dan kita juga hari ini telah melakukan diskusi, kita nyatakan tidak ada pungli di sekolah tersebut,” jelas AKBP Basman.

Terdapat tiga poin penting yang menjadi hasil diskusi sekaligus rekomendasi yang diberikan oleh Siber Pungli kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat, yaitu:

  1. Tidak ada indikasi suap atau pungli dari siswa maupun sekolah di SMA Negeri 1 Purwakarta. Dari 24 orang tidak menemukan indikasi suap menyuap. Baik kepada panitia pelaksana PPDB maupun pihak sekolah.
  2. Masukan kepada pihak Dinas Pendidikan Jawa Barat, agar kedepan dapat mengevaluasi ketentuan penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam persyaratan PPDB. SKTM bisa menggunakan frasa lain seperti, pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) saja. Hal ini dilakukan agar tidak bias, pengguna KIS dan KIP sudah otomatis merupakan siswa tidak mampu.
  3. ‎Penanganan permasalahan yang terjadi di SMA Negeri 1 Purwakarta diserahkan ke sekolah yang bersangkutan.

Selain itu, AKBP Basman mengatakan, penanganan masalah tersebut harus sesuai

dengan ketentuan hukum dan mempertimbangkan psikologis siswa. AKBP Basman pun menegaskan, penganan masalah yang ada harus netral tanpa ada pengaruh dari pihak manapun.

“Pihak sekolah memiliki kewenangan. Jangan terpengaruh LSM dan lainnya. Penangaman PPDB ini tetap mengacu pada aturan tapi kita juga berempati,” jelasnya.

Hal ini dibenarkan Wakil Ketua II PPDB Jawa Barat, Dodin R Nuryadin. Dodin mengatakan, ketentuan persyaratan PPDB 2018 sudah jelas. Dinas Pendidikan Jawa Barat akan mengikuti ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, kewenangan penyelesaian permasalahan ini ada di sekolah.

“Hukum harus tetap ditegaskan. Tapi ada ketentuan-ketentuan yang dpertimbangkan,” ujar Dodin.

Diskusi diikuti pula oleh Kelompok Kerja Yustisi Saber Pungli Jawa Barat, Atang Hermana, Inspektorat Jawa Barat, Yudi Ahadian, Katim Tindak 2 Saber Pungli Jawa Barat, AKBP Basman, Kepala Sekolah SMAN 1 Purwakarta Emma Sukmasih, Kejaksaan, dan LSM Pemerhati bidang Pendidikan.***

 

Sumber :

https://fascinasiansblog.com/sejarah-microsoft-excel/

Dorong GLN, Kemendikbud Imbau Tingkatkan Kualitas Bacaan Masyarakat

Dorong GLN, Kemendikbud Imbau Tingkatkan Kualitas Bacaan Masyarakat

Dorong GLN, Kemendikbud Imbau Tingkatkan Kualitas Bacaan Masyarakat

Dorong GLN, Kemendikbud Imbau Tingkatkan Kualitas Bacaan Masyarakat
Dorong GLN, Kemendikbud Imbau Tingkatkan Kualitas Bacaan Masyarakat

Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan (Kemendikbud), Dadang Suhenar mengajak semua pihak untuk terlibat dalam program Gerakan Literasi Nasional (GLN), terutama dalam membantu menyediakan dan mendistribusikan buku bacaan berkualitas.

Melalui momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) ini, Dadang mengajak masyarakat agar gemar membaca buku-buku yang memiliki kompleksitas wacana yang lebih baik. “Karena, fondasi utama pendidikan adalah penguasaan literasi yang baik. Ketika pendidikannya bagus, kami yakin sebuah negara akan maju,” ujarnya saat membuka peringatan Hardiknas di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (30/4/2019) seperti diwartakan

Ia menuturkan, berdasarkan kajian World Economy Forum 2017, kualitas bahan bacaan sangat

menentukan kemajuan suatu bangsa. Dari kajian yang dirilis forum tersebut, masyarakat Indonesia ditengarai mampu membaca lebih lama dibandingkan warga Jepang dan Australia. Hal tersebut bisa menjadi modal untuk mengembangkan GLN ke arah yang lebih efektif dan masif.

“Tapi, kualitas bahan bacaannya masih belum baik. Kita harus akui, tingkat literasi di sebagian masyarakat belum tinggi, terutama di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T),” tambahnya.

Dadang menjelaskan, setidaknya ada 6 kategori yang harus dikuasai masyarakat maju di dunia literasi. Yakni, literasi membaca berpenalaran tinggi, literasi digital, literasi finansial, literasi numerik atau menghitung, literasi ilmu pengetahuan, dan literasi kewargaan. “Khusus literasi digital, masyarakat Indonesia menjadi yang paling masif dalam penggunaan internet dibandingkan negara lain,” katanya.

Ia pun mendorong seluruh masyarakat agar mulai meningkatkan kualitas bacaan

, ditopang kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga swasta. “Bacaan kritis itu harus ditingkatkan, jangan terus-menerus membaca Si Kancil nyolong sayuran. Wacananya mesti lebih kompleks. Karena, semakin kompleks wacana sebuah buku, saya yakin tingkat kemahiran bernalar kita juga akan semakin baik,” tuturnya.***

 

Baca Juga :

Hardiknas 2019, Gubernur Dorong Peningkatan di Tiga Zona Pendidikan

Hardiknas 2019, Gubernur Dorong Peningkatan di Tiga Zona Pendidikan

Hardiknas 2019, Gubernur Dorong Peningkatan di Tiga Zona Pendidikan

Hardiknas 2019, Gubernur Dorong Peningkatan di Tiga Zona Pendidikan
Hardiknas 2019, Gubernur Dorong Peningkatan di Tiga Zona Pendidikan

Pada Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2019, Gubernur Jawa Barat,

Ridwan Kamil menekankan pentingnya pendekatan di tiga zona pendidikan, yakni zona pendidikan di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurutnya, ketiga pendekatan di tiga zona tersebut mampu meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di bidang pendidikan.

“Ketiganya sangat relevan diterapkan secara optimal serta harus saling mendukung dan menguatkan,” ucap Gubernur usai menghadiri Upara Peringatan Hardiknas 2019 di Gedung Sate, Jln. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Kamis (2/5/2019).

Secara khusus, Gubernur mendorong masyarakat agar mampu memerhatikan

dan meningkatkan pendidikan di lingkungan keluarga. “Lingkungan pendidikan pertama adalah di keluarga, jadi harus kita upayakan bersama guna menyiapkan bekal bagi anak,” imbuhnya.

Selaras dengan amanat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, Gubernur berharap peringatan Hardiknas tahun ini menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

“Generasi hari ini mudah menyerap dan menguasi teknologi terbaru. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh sekolah dan guru untuk menerapkan pendidikan berbasis teknologi digital,” katanya.

Hal senada diucapkan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat, Dewi Sartika

. Kadisdik menjelaskan, Disdik memiliki peran pokok dalam melahirkan peserta didik berkualitas dengan tetap menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan zaman. Terutama di era revolusi industri 4.0 yang menjadi tantangan bagi dunia pendidikan untuk mengenalkan dan mengarahkan peserta didik agar berperan dalam membangun masyarakat digital.

“Untuk menghadapi abad 21 ini, setiap peserta didik harus memiliki daya saing dan mandiri. Dalam hal ini, guru juga harus berperan mempersiapkan peserta didik agar mampu meningkatkan kemampuan di dunia yang cepat berubah ini. Selain itu, pendidikan karakter tidak boleh dilupakan, harus ada dalam kurikulum pembelajaran,” ujar Kadisdik.

Melalui semangat Hardiknas 2019 inilah, Disdik Jabar mencanangkan semangat inovasi dan kolaborasi. Saatnya sekolah sebagai rumah inovasi berbasis kearifan lokal dengan membangun iklim sekolah yang sehat, aman, nyaman, dan menyenangkan.***

 

Sumber :

https://vidmate.co.id/

 

 

Persiapan PPDB 2019, Disdik Rakor dengan Komisi V DPRD Jabar

Persiapan PPDB 2019, Disdik Rakor dengan Komisi V DPRD Jabar

Persiapan PPDB 2019, Disdik Rakor dengan Komisi V DPRD Jabar

Persiapan PPDB 2019, Disdik Rakor dengan Komisi V DPRD Jabar
Persiapan PPDB 2019, Disdik Rakor dengan Komisi V DPRD Jabar

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar), Dewi Sartika beserta Panitia

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 mengadakan rapat koordinasi dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar membahas persiapan PPDB di Ruang Rapat Komisi V Kantor DPRD Jabar, Jln. Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Senin  (29/4/2019). Rapat tersebut bertujuan menyamakan visi serta memberikan informasi menyeluruh mengenai peraturan PPDB 2019.

“Sebagai perwakilan masyarakat Jabar di bidang pendidikan, tentu kita harus mengadakan pertemuan ini,” ucap Kadisdik saat ditemui usai acara.

Dalam rapat tersebut, lanjut Kadisdik, pihaknya banyak mendapat masukan yang nantinya dipertimbangkan dalam proses PPDB. “Ini juga menjadi bagian upaya kita agar mampu meningkatkan pelayanan yang lebih baik,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Jabar, Syamsul Bachri menyatakan

, Disdik Jabar harus mampu menyosialisasikan PPDB tahun ini secara masif ke seluruh lapisan masyarakat. Dalam proses tersebut, juga harus diinformasikan perubahan rinci yang membedakan antara PPDB tahun ini dengan tahun sebelumnya agar masyarakat lebih paham. “Kemudian buat juga antisipasi jika ada permasalahan saat pelaksanaan, jangan sampai hal tersebut menjadi kendala karena tidak dipersiapkan sebelumnya,” tambahnya.

Syamsul pun menegaskan, pihaknya mendukung penuh Disdik Jabar dan seluruh aturan PPDB yang telah disusun. Ia berharap pelaksanaan PPDB tahun ini berjalan sesuai skema. “Kita yakini semua aturan yang dibuat adalah yang paling ideal sehingga pelaksanaan tahun ini dapat meminimalisasi permasalahan,” imbuhnya.

Sedangkan Wakil ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung menjelaskan,

setiap tahun kebijakan PPDB merupakan hal yang sensitif sehingga memerlukan penjelasan yang utuh, baik dari eksekutif maupun legislatif. “Mudah-mudahan draf tahun ini menyempurnakan kebijakan tahun sebelumnya karena ini adalah isu yang krusial,” ujarnya.

Untung mengimbau agar tahun ini Disdik Jabar mampu memberikan solusi konkret pascapelaksanaan PPDB bagi peserta didik baru yang nantinya tidak masuk ke sekolah yang diinginkan. “Itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai, misalnya, para siswa yang tidak lolos PPDB dialihkan ke sekolah swasta tanpa ada perhatian lebih ke sekolah tersebut,” pungkasnya.

Panitia PPDB 2019 yang menghadiri rapat tersebut adalah Ketua Pantia, Yesa Sarwedi, Sekretaris Panitia (Dian Peniasiani), Wakil Sekretaris Panitia (Edy Purwanto), dan Anggota Tim Pengaduan PPDB (Firman Oktora).***

 

Sumber :

https://daftarpaket.co.id/

Trik Memburu Sunset dan Sunrise Lewat Google

Trik Memburu Sunset dan Sunrise Lewat Google

Trik Memburu Sunset dan Sunrise Lewat Google

Trik Memburu Sunset dan Sunrise Lewat Google
Trik Memburu Sunset dan Sunrise Lewat Google

Mau tahu kapan matahari terbit atau terbenam di suatu wilayah? Google memiliki sebuah cara sederhana untuk melakukan itu.

Saat mengunjungi suatu wilayah, ada kalanya kita perlu tahu kapan waktu matahari terbit dan terbenam di tempat itu. Kegunaannya cukup banyak, misalnya untuk memperkirakan kapan waktu Subuh berakhir dan Maghrib dimulai bagi pemeluk agama Islam.

Fungsi lainnya, ini akan berguna sekali bagi mereka yang mau melakukan sesi pemotretan. Mengetahui kapan waktu matahari tenggelam untuk dijadikan latar akan sangat membantu dalam membuat rencana pergi ke lokasi.

Nah, lewat Google, hal itu bisa dilakukan dengan langkah mudah berikut ini:

  1. Buka Google.com
  2. Ketikkan “sunrise [nama kota]” (tanpa tanda kutip, ganti [nama kota] dengan kota yang diinginkan). Contohnya: “Sunrise Jakarta” akan memunculkan informasi waktu 5:49 pm ditambah keterangan ‘6 hours 58 minutes from now‘ di bawahnya
  3. Untuk waktu matahari terbenam, ganti “sunrise” dengan “sunset”

Baca Juga :

Laporan Primer-Sekunder

Laporan Primer-Sekunder

Laporan Primer-Sekunder

Laporan Primer-Sekunder
Laporan Primer-Sekunder

2 macam laporan keuangan yang diakui sebagai bagian standar –standar dan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima, yaitu:

– Laporan primer : akan disiapkan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntasi keuangan yang diterima secara umum di negara asal perusahaan dan dalam bahasa dan valuta negara tersebut.

– Laporan Sekunder : akan disiapkan secara khusus bagi pembaca-pembaca yang berkepentingan di luar negeri

Karakteristik Laporan Keuangan Sekunder:

– Mematuhi standar-standar pelaporan negara asing yang dituju

– Laporan keuangan ditranslasikan ke dalam valuta asing yang terkait.

– Laporan keuangan akan diterjemahkan ke dalam bahasa negara yang bersangkutan.

– Laporan auditor independent akan diberikan dalam bentuk yang tidak biasa digunakan di negara asal perusahaan.

Jika laporan primer memuat informasi yang memadai untuk memenuhi kewajiban informasi dari pembaca yang berkepentingan di negara lain, maka laporan keuangan sekunder tidak diperlukan.

Kelebihan

– Memungkinkan pengakuan penuh atas titik pandang nasional parallel dengan titik pandang nasional lain atau mungkin titik pandang internasional.

– Bisa meningkatkan kandungan informasi (dan kualitas) dari kedua macam laporan keuangan tersebut.

– Semakin besar kemungkinan informasi yang relevan yang lebih berguna masuk ke dalam proses pengambilan keputusan.

Kekurangan

– Biaya pembuatan yang mahal

– Memiliki titik pandang domisili tunggal

Sumber : https://merkbagus.id/

PENGUNGKAPAN SUKARELA

PENGUNGKAPAN SUKARELA

PENGUNGKAPAN SUKARELA

PENGUNGKAPAN SUKARELA
PENGUNGKAPAN SUKARELA

Perusahaan akan melakukan pengungkapan melebihi kewajiban pengungkapan minimal jikga mereka merasa pengungkapan semacam itu akan menurukan biaya modalnya atau jika mereka tidak ingin ketinggalan praktik –praktik pengungkapan yang kompetitif. Sebaliknya, perusahaa-perusahaan akan mengungkapkan lebih sedikit apabila meraka merasa pengungkapan keuangan akan menampakkan rahasia kepada pesaing atau menampakkan sisi buruk perusahaan di depan berbagai pihak.

Upaya untuk berkomunikasi secara efektif dengan pembaca-pembaca asing, karena tidak adanya standar akuntansi dan pelaporan yang diterima secara internasional. Perusahaan multinasional telah mengujicobakan berbagi model pelaporan. Empat pendekatan yang menonjol antara lain sbb:

Translasi Apabila Tidak Menyulitkan

Perusahaan mentranslasikan bahasa dari laporan keuangan kedalam idiom-idiom nasional dari kelompok pengguna utama, selain bahasa jumlah moneter juga ditranslasikan (biasanya memakai kurs akhir tahun).

Kelebihan

– Memberikan penampilan internasioanl kepada laporan-laporan primer

– Memberikan keuntungan dari sisi hubungan masyarakat

Kekurangan

– Translasi tersebut menyesatkan, seolah-olah memberi kesan kepada pembaca asing seolah-olah prinsip akuntansi yang mendasari laporan keuangan yang terkait juga telah ditranslasikan, sehingga kesimpulan yang salah bisa timbul.

– Analis keuangan cenderung menginterprestasikanlaporan keuangan semacam itu sebagai laporan keuangan yang memiliki substansi yang sebanding dengan laporan keuangan domestic, sehingga potensi penyalahgunaan akan timbul.

Minimalisasi Permasalahan

Melauli pengungkapan yang secara khusus menyebutkan prinsip-prinsip akuntansi nasional, tempat perusahaan berdomisili, dan standar-standar auditing yang mendasari laporan keuangan tersebut.

Informasi Khusus

Mengupayakan untuk menjelaskan kepada pembaca asing standar-standar dan praktik akuntansi tertentu yang mendasari pelaporan perusahaan. Contoh: booklet informasi dengan judul “Kunci untuk memahami Laporan Keuangan Swedia” yang disisipkan dalam setiap copy laporan yang dikirimkan kepada pembaca non swedia.

“Restatement” Terbatas

Melakukan estimasi terhdadap berapa besar penyeuaian laba yang terjadi seandainya GAAP non-negara asal yang dipakai dengan hasil akhir angka laba EPS (Ebit per sucuritas) yang konsisten dengan praktik akuntansi local.

Kelebihan

Investor akan gampang mengerti angka laba dan dapat gigunakan untuk tujuan pembandingan.

Kekurangan

Pembandingan tingkat pengembalian (ratio) bisa menyesatkan ketika laba yang direstatement dengan GAAP AS dibandingkan dengan total aktiva dan kategori laporan keuangan lainnya.

Sumber : https://www.anythingbutipod.com/

Tak Ada Alasan Kuliah Molor, Kini Magang 45 Jam Dihitung Setara 1 SKS

Tak Ada Alasan Kuliah Molor, Kini Magang 45 Jam Dihitung Setara 1 SKS

Tak Ada Alasan Kuliah Molor, Kini Magang 45 Jam Dihitung Setara 1 SKS

Tak Ada Alasan Kuliah Molor, Kini Magang 45 Jam Dihitung Setara 1 SKS
Tak Ada Alasan Kuliah Molor, Kini Magang 45 Jam Dihitung Setara 1 SKS

Para mahasiswa kini tak perlu galau kehilangan jam kuliah lantaran harus

menjalani magang di perusahaan-perusahaan.

Pasalnya, magang selama 45 jam akan dihitung setara dengan 1 Satuan Kredit Semester (SKS). Ketentuan tesebut telah dituangkan dalam Keputusan Menristekdikti nomor 123/M/KPT/2019, tentang magang industri dan pengakuan satuan kredit semester untuk magang kuliah.

“Sekarang lebih diformalkan ada aturannya, dulu mungkin perguruan tinggi punya gaya sendiri-sendiri,” kata Ismunandar, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Bandung, Senin (8/4/2019).

Aturan itu menyatakan program magang industri dihargai dalam bentuk satuan kredit semester (SKS). Takaran waktu magang itu minimal selama satu bulan atau lima hari kerja per minggu selama delapan jam per hari.

Baca Juga : Siswa SMK Mandala Bhakti Meriahkan HUT RI dengan Permainan Tradisional

Waktu magang yang dihargai 1 SKS (satuan kredit semester) adalah selama 2.720 menit magang atau 45 jam.

“Mulai hari ini segera berlaku, perguruan tinggi tinggal menyesuaikan saja,” ujar Ismunandar.

Dia mengatakan saat ini pemberlakuan magang kuliah atau praktik di perusahaan berbeda-beda di perguruan tinggi. Keputusan Menteri yang terbaru ini untuk menjadi acuan dan aturan formal untuk kuliah magang mahasiswa dan industri.

Direktur Pembelajaran di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Paristiyanti Nurwardani mengatakan, magang kuliah ini berlaku untuk di dalam dan luar negeri.
Baca Juga : KKN Unisri Kecamatan Jatiyoso Gelar Expo Jajan Kuliner Tradisional

Kini ada sekitar 6-7 juta mahasiswa yang bisa melakukan magang kuliah.

“Dengan ketentuan magang setara 1 SKS, mahasiswa tidak kehilangan jam belajar kuliah,” katanya.

Selama ini ada kesan program magang membuat mahasiswa jadi lama lulus.

Waktu magang kuliah di perusahaan, kata Paristiyanti, dianjurkan saat mahasiswa libur panjang selama 2-3 bulan. Beberapa perusahaan seperti di Badan Usaha Milik Negara telah menerapkan pencarian bakat dalam program magang ini.

Perusahaan merekrut peserta magang yang berkinerja bagus setelah lulus kuliah. “Mereka tidak training lagi tapi langsung talent scouting,” katanya.
Baca Juga : Sambut HUT ke-74, SD Muhammadiyah 1 Ketelan Adakan Berbagai Lomba

Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dewi Chomistriana mengatakan pihaknya memerlukan sebanyak seribu orang tenaga kerja konstruksi bersertifikat setiap tahun. Pekerja konstruksi yang bersertifikat saat ini baru 6,7 persen dari total jumlah pekerja konstruksi.

 

Baca Juga :