Flexmedia.co.id

Flexmedia.co.id situs website pendidikan yang menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi pelajar

Asas-Asas Umum Birokrasi Pemerintahan yang Baik

Asas-Asas Umum Birokrasi Pemerintahan yang Baik

Asas-Asas Umum Birokrasi Pemerintahan yang Baik

            Asas umum pemerintahan yang baik tidak berlaku secara universal di setiap negara karena adanya perbedaan budaya, kebutuhan masyarakat yang selalu berubah, dan masalah yang dihadapi di setiap negara berlain-lainan.Dalam konteks negara Indonesia, sebagian besar rakyat Indonesia sepakat bahwa pada pemerintahan Soekarno berhasil meletakkan dasar Nasionalisme bagi bangsa Indonesia tetapi gagal dalam merumuskan program-program pembangunan yang menyentuh rakyat banyak.Pada masa orde baru rakyat mengalami kemakmuran dengan dilaksanakannya pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional, tetapi dalam kenyataannya bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi belum dirasakan merata oleh masyarakat dan stabilitas telah memasung demokrasi/partisipasi rakyat, banyak pelanggaran hak asasi manusia dan menutup akses keterbukaan.Lepas dari hal tersebut di atas sesungguhnya masih dapat ditemukan asas-asas pemerintahan yang baik. Adapun Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu:

  1. Prinsip Demokrasi

      Pemerintahan dengan prinsip demokrasi pada dasarnya berasas pada kedaulatan rakyat.Asas kedaulatan rakyat mensyaratkan bahwa rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara, rakyat yang menentukan jalannya negara dan pemerintahan.[5]

      Di dalam sistem pemerintahan yang berasas kedaulatan rakyat, maka kepentingan rakyatlah yang diutamakan karena kepentingan rakyat menempati kedudukan yang paling tinggi.Setiap anggota dewan perwakilan, kepala Negara, menteri, dan segenap aparatur Negara diwajibkan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat dalam arti luas.Dasar dari konsep demokrasi menyangkut penilaian tentang nilai manusia, martabat manusia, dan kesamaan di hadapan hukum. Demokrasi mendambakan terciptanya suatu sistem kemasyarakatan yang setiap warga negaranya mempunyai kedudukan yang sama dan adil. Oleh karena itu dalam pemerintahan dengan prinsip demokrasi, hendaknya setiap aktivitas birokrasi pemerintahan dalam mewujudkan kepentingan rakyat berjiwa demokrasi, dapat dipertanggungjawabkan, dan efisien.[6]

  1. Keadilan Sosial dan Pemerataan

      Diantara ketiga sasaran yang termuat didalam Trilogi Pembangunan, masalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan agaknya merupakan masalah yang masih belum terpecahkan.Indikator-indikator ekonomi dalam pembangunan di Indonesia memang menunjukkan perkembnagan yang membesarkan hati.Akan tetapi, seiring itu muncul pula persoalan keadilan sosial sebagai akibat dari distribusi hasil-hasil pembangunan yang kurang merata.[7]

      Keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan tercapai apabila tidak terjadi ketimpangan distribusi hasil-hasil pembangunan antarkelompok masyarakat kaya dengan miskin dan antardaerah/wilayah geografis antara perkotaan dengan pedesaan.Akar masalah dari fenomena ketimpangan antarkelompok sosial maupun antarwilayahgeografis adalah kesenjangan didalam distribusi sumber daya politik dan ekonomi.Banyak bukti yang menunjukkan bahwa program-program layanan pemerintah yang selama ini dilakukan ternyata lebih banyak menjangkau mereka yang siap berbuat, yang sudah memiliki tanah lebih dan mempunyai akses yang lebih besar terhadap saluran pengairan atau kredit bank desa yang resmi.[8]

sumber :

https://9apps.id/

Flexmedia

Kembali ke atas