Flexmedia.co.id

Flexmedia.co.id situs website pendidikan yang menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi pelajar

beberapa kesulitan dalam menanggulangi cybercrime

beberapa kesulitan dalam menanggulangi cybercrime

beberapa kesulitan dalam menanggulangi cybercrime
beberapa kesulitan dalam menanggulangi cybercrime

PBB X/2000 sendiri mengakui bahwa ada beberapa kesulitan dalam menanggulangi cybercrime dengan sarana penal, antara lain:9
1. Perbuatan jahat yang dilakukan berada di lingkungan elektronik. Oleh karena itu penanggulangan cybercrime memerlukan keahlian khusus, prosedur investigasi dan kekuatan/dasar hukum yang mungkin tidak tersedia di Negara yang bersangkutan;
2. Cybercrime melampaui batas-batas Negara, sedangkan supaya penyidikan dan penegakan hukum selama ini dibatasi dalam wilayah territorial negaranya sendiri;
3. Struktur terbuka dari jaringan komputer internasional memberi peluang kepada pengguna untuk memilih lingkungan hukum (Negara) yang belum mengkriminalisasikan cybercrime. Terjadi “data havens” (Negara tempat berlindung/singgahnya data, yaitu Negara yang tidak memprioritaskan pencegahan penyalahgunaan jaringan komputer) dapat menghalangi usaha Negara lain untuk memberantas kejahatan itu.
Persoalan di atas sebenarnya berkaitan dengan kebijakan hukum pidana (penal policy). Marc Ancel mendefinisikan kebijakan hukum pidana sebagai ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dalam hal ini hukum pidana) dirumuskan secara lebih baik.10
Kebijakan hukum pidana terkait erat dengan proses kriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Dalam Kongres PBB/X/2000 disebutkan bahwa dalam jaringan komputer global, kebijakan criminal Negara mempunyai pengaruh langsung pada masyarakat internasional. Para penjahat cyber dapat mengarahkan aktifitas elektroniknya melalui suatu negara yang belum melakukan kriminalisasi terhadap kejahatan yang dilakukan itu dan oleh karenaya ia merasa aman dan terlindungi oleh hukum yang berlaku di negara tersebut. Kendatipun suatu negara tidak mempunyai kepentingan nasional khusus dalam melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan tertentu, seyogyanya dipertimbangkan untuk melakukan langkah sebagai upaya menghindari negara tersebut menjadi data haven (tempat berlindungnya data) dan menjadi terisolasi secara internasional. Harmonisasi hukum pidana subtantif mengenai cybercrime merupakan hal yang esensial apabila kerjasama internasional harus dicapai oleh beberapa negara yang berbeda.11 Kekhawatiran terhadap kejahatan mayantara di dunia sebetulnya telah dibahas secara khusus dalam suatu lokakarya (yaitu, “workshop on crimes to computer networks”) yang diorganisir oleh UNAFEI selama kongres PBB X/2000 berlangsung.
Adapun kesimpulan dari lokakarya tersebut adalah sebagai berikut:12
a. CRC (computer related crime) harus dikriminalisasikan;
b. Diperlukan hukum acara yang tepat untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap penjahat cyber (cybercrimes);
c. Harus ada kerjasama antara pemerintah dan industri terhadap tujuan umum pencegahan dan penanggulangan kejahatan komputer agar internet menjadi tempat yang aman;
d. Diperlukan kerjasama internasional untuk menelusuri/mencari para penjahat di internet;
e. PBB harus mengambil langkah/tindak lanjut yang berhubungan dengan bantuan dan kerjasama tekhnis dalam penanggulangan CRC.
Dari uraian di atas diketahui bahwa sebenarnya cybercrime khususnya kejahatan hacking adalah sebuah isu hukum internasional. Perbedaannya adalah di beberapa negara anggota PBB sudah meratifikasi hasil kongres internasional mengenai kejahatan ini dalam sebuah regulasi peraturan perundang-undangan secara khusus, sedangkan di Indonesia belum diatur secara khusus mengenai kejahatan tersebut. C. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Hacking saat ini.
Ketentuan-ketentuan mengenai cybercrime dalam KUHP masih bersifat global, namun berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya kasus dalam dunia maya (cyberspace) dan kategorisasi kejahatan cyber menurut draft convention on cyber crime maupun pendapat para ahli, Teguh Arifandi (Inspektorat Jendral Depkominfo) mengkatagorikan beberapa hal yang secara khusus diatur dalam KUHP dan disusun berdasarkan tingkat intensitas terjadinya kasus tersebut.

Baca Juga :

Flexmedia

Kembali ke atas