Hukum Mengangkat Pemimpin dalam Fiqih Siyasah dan Hukum Positif

Hukum Mengangkat Pemimpin dalam Fiqih Siyasah dan Hukum Positif

Mengangkat Pemimpin dalam Fiqih Siyasah dan Hukum Positif
Mengangkat Pemimpin dalam Fiqih Siyasah dan Hukum Positif

 

Dalam hal ini di kalangan ulama terjadi variasi pendapat

Menurut semua ulama Sunni, Syi’ah dan Murji’ah, mayoritas pengikut Mu’tazilah dan Khawarij, kecuali sakte Najdat, mengangkat pemimpin itu wajib hukumnya. Karena itu, akan berdosa bila meninggalkannya.[10]
Sedangkan menurut golongan najdat salah satu sakte Khawarij, utamanya Fathiyah Ibn Amir al-Hanafi, mengangkat pemimpin itu hukumnya mubah. Artinya, terserah pada kehendak umat atau rakyat mau melakukannya atau tidak. Umat atau rakyat tidak berdosa apabila meninggalkannya, dan tidak pula mendapat pahala bila melakukannya. Sebab tidak ada satu pun argumentasi naqliyah dan aqliyah yang memerintahkan atau melarangnya.[11]

Pandangan senada antara lain didukung pula oleh sebagian kecil pengikut Mu’tazilah

utamanya Abu Bakar al-Asham, Hisyam Ibn Amr al-Futi dan Ubad Ibn Sulaiman, salah seorang murid Hisyam Ibn Amr al-Futi. Bahkan lebih jauh dari itu al-Asham, sebagaimana disinggung sebelumnya, berpendapat bahwa mengangkat pemimpin itu tidak perlu sama sekali bila umat manusia telah tunduk dan patuh pada peraturan dan setia pada kebenaran. Tapi bila sebaliknya, yakni melanggar peraturan dan menyimpang dari garis kebenaran yang berdampak pada timbulnya anarki, maka barulah boleh diangkat seorang pemimpin untuk meluruskannya.[12]
Al-Qurtubhi yang merupakan ulama Sunni menanggapi pernyataan al-Asham dan mengatakan bahwa al-Asham adalah orang yang tidak mengerti syariat, begitu juga orang-orang yang berkata seperti perkataannya dan mengikuti pendapat juga madzhabnya. Menurut al-Qurthubi mengangkat pemimpin merupakan perintah yang harus didengar dan ditaati, agar persatuan dapat terwujud karenanya dan hukum-hukumnya dapat terlaksana.[13]
Selain dalil ini yang menjadi dalil al-Qurthubi adalah perbuatan para sahabat Rasulullah SAW. Mereka sepakat mengangkat Abu Bakar Shiddiq setelah terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar di Saqifah Bani Sa’idah tentang penentuan siapa yang akan menjadi pengganti Rasulullah SAW. Ketika itu kaum Anshar berkata, “dari kami amir dan dari kalian amir.”[14]

Keinginan kalangan Anshar ini ditolak oleh Abu Bakar

Umar dan kalangan Muhajirin. Kalangan Muhajirin berkata, “Sesungguhnya bangsa Arab tidak akan beragama kecuali karena sekelompok orang dari kaum Quraisy ini”. Mereka juga menceritakan kepada kalangan Anshar tentang keberhakan orang Quraisy sebagai pemimpin. Akhirnya kalangan Anshar menerima dan taat kepada kaum Quraisy dari kalangan Muhajirin tersebut. Seandainya pengangkatan pemimpin itu tidak wajib, tidak pada kaum Quraisy dan tidak pula pada selain mereka, tentu tidak akan ada artinya dialog dan perdebatan tersebut. Tentu saat itu ada di antara mereka yang berkata, “pengangkatan imam itu tidak wajib, tidak pada orang Quraisy dan tidak pula pada selain mereka. Perdebatan kalian ini tidak berguna, sebab ini adalah perdebatan mengenai perkara yang tidak wajib.”[15]
Kaum Sunni sepakat bahwa mengangkat pemimpin itu adalah wajib hukumnya. Kewajiban tersebut, menurut al-Rayis bukan kewajiban individual (Wajib aini), tetapi kewajiban kolektif (wajib kifa’i/fardu kifayah). Karena itu, seluruh umat Islam berdosa bila tidak melakukannya, namun bila ada yang mewakilinya, umat Islam yang lain terlepas dari dosa akibat meninggalkannya. Pendapat senada dianut pula oleh al-Mawardi dan al-Ghazali.[16]
Ibn Taimiyah menambahkan bahwa kepemimpinan sebagai bagian dari agama dan sarana bertaqarrub kepada Allah. Sebab bertaqarrub kepada-Nya dalam kepemimpinan itu, yaitu dengan mentaati Allah dan mentaati Rasul-Nya, termasuk dalam taqarrub yang paling utama. Bahkan agama tidak akan dapat tegak kecuali dengan kepemimpinan. Sedangkan seluruh anak adam mustahil akan mencapai kemaslahatan optimal jika tidak ada kontrak sosial, mengingat sifat saling membutuhkan di antara mereka. Suatu kontrak sosial ini sudah pasti membutuhkan seorang pemimpin untuk mengendalikan.[17]
Kaum Syiah pun mempunyai pandangan yang sama dengan kaum Sunni, yakni mengangkat pemimpin itu merupakan kewajiban berdasarkan syariat. Hanya saja, dalam hal ini kaum Syi’ah memiliki pendapat yang sangat berbeda dengan kaum Sunni, yakni wajib mengangkatnya adalah Allah bukan umat atau rakyat. Argumentasinya, masalah pengangkatan imam itu bukanlah masalah ijtihadiah yang dapat diserahkan kepada kreatifitas akal manusia. Akan tetapi, ia merupakan rukun agama. Karena itu, hanya Allah dan Rasul-Nya saja yang dapat menunjuk imam, bukan rakyat. Imam adalah wakil Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada yang boleh menunjuknya, kecuali Allah dan Rasul-Nya.[18]
Sedangkan kaum Mu’tazilah, pada umumnya berpendapat bahwa pengangkatan pemimpin itu merupakan kebutuhan manusia yang cenderung hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial tidak mungkin manusia hidup tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam pergaulan itu amat dimungkinkan terjadinya perselisihan, pertikaian, konflik, penindasan, pertumpahan darah, atau pembunuhan. Bahkan, dapat pula menyulut dan mengobarkan api peperangan yang akan menelan banyak korban, baik materi ataupun yang lainnya yang akan merusak segala sendi kehidupan. Pada saat seperti itulah, naluri manusia mendambakan tampilnya orang-orang tertentu yang akan menjadi juru selamat. Artinya, secara akli dapat dipastikan kemestian adanya seorang pemimpin. Karena itu, kendatipun wahyu tidak turun menyangkut eksistensi seorang pemimpin, maka berdasarkan rasio manusia sudah pasti dapat menentukan sikapnya sendiri bertalian dengan eksistensi seorang pemimpin itu.[19]
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 disebutkan bahwa kekuasaan pemerintahan negara dipegang oleh presiden yang dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu Oleh Wakil Presiden. Kemudian di dalam Pasal 8 pula menyebutkan :
  1. Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
  2. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-selambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
  3. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatan.[20]
Dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 4 di atas, dapat dilihat bahwa posisi seorang Presiden dan Wakil Presiden ini sangatlah penting, karena sebuah negara tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pemegang kekuasaan yaitu Presiden. Bahkan di dalam Pasal 8 menggambarkan bahwa tidak boleh ada kekosongan sama sekali terhadap jabatan Presiden dan Wakil Presiden ini. Jika jabatan ini kosong harus segera digantikan, dari sini dapat disimpulkan bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan jabatan yang penting dan wajib keadaannya.