Hukum Waris

Hukum Waris

Hukum Waris
Hukum Waris

A. Definisi Hukum Waris

1) Supomo (1967)4Hukum Waris adalah peraturan- peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia (generasi ) kepada turunannya.

2) Ter Haar (1950) 4Hukum waris adalah Aturan- aturan yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud tidak berwujud dari generasi pada generasi.

3) Wirjono Prodjodikoro (1976) 4Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, dan cara- cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.

4) Prof. Mr. M.J.A Von Mourik4Hukum waris merupakan seluruh aturan yang menyangkut penggantian kedudukan harta kekayaan yang mencakup himpunan aktiva dan pasifa orang yang meninggal dunia.

5) J. Satrio, SH4Hukum waris adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu/beberapa orang dengan dalam hal ini hukum waris merupakan bagian dari harta kekayaan.

6) Efendi Perangin SH4Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditingkatkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.

7) Prof Ali Afandi SH4Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya.

8) H. Abdullah Syah (1994) 4 Hukum Waris menurut istilah bahasa ialah takdir (qadar /ketentuan,dan pada sya’ra adalah bagian-bagian yang diqadarkan/ditentukan bagi waris.

B. Sumber Hukum Waris

1) Sumber hukum tertulis: (a) Undang-Undang KUH Perdata; (b) Alquran dan Hadist (khusus hukum waris Islam).

2) Sumber hukum tidak tertulis: kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

C. Ruang Lingkup Hukum Waris

1) Hukum Waris Perdata

2) Hukum Waris Adat4dalam hukum waris adat ada harta yang tidak dapat dibagikan. Anak perempuan bilamana tidak ada anak laki-laki dapat menutup semua haknya. Anak angkat tetap mendapat warisan dari orang tua angkat. Terdapat ahli waris pengganti.

3) Hukum Waris Islam4hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang berdasarkan Al Quran dan Hadist. Al Quran membahas hukum waris terdapat pada surat An-Nisa’ Ayat 11-12. Dalam hukum waris islam, semua hak waris dapat menuntut haknya, hak ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing, anak angkat tidak mendapat warisa, dan tidak ada ahli waris pengganti.

2.2.4 Hukum Keluarga

A. Definisi Hukum Keluarga

Dalam arti sempit, keluarga merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang berdiam dalam suatu tempat. Hukum Keluarga mengatur hubngan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan perkawinan. Jauh dekat hubugan darah mempunyai arti penting dalam perkawinan, pewarisan dan perwalian dalam keluarga.

B. Sumber Hukum Keluarga

1) Sumber hukum keluarga tertulis kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari UU, Yurisprodensi, dan traktat.

– KUHPerdata .

– Perarturan Perkawinan Campuran (Regelijk op de Gemengdehuwelijk), Stb 1898 No.158.

– Ordonansi perkawinan indonesia, kristen, jawa,Minahasa dan ambon, Stb 1933 No.74

– UU No.32/1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk .

– UU No.1/ 1974 tentang perkawinan, dengan berlakunya UU ini mencabut berlakunya ketentuan2-ketentuan mengenai perkawinan dan segala akibat hukuman yang terdapat dalam buku I KUHPdt.

– PP No.9 tahun 1975 ttg Peraturan Pelaksana UU No. 1 thn 1974 tentang perkawinan.

– PP No.10 / 1983 jo. PP No. 45 / 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.

– Inpres No.1/1991 tentang KHI.

2) Sumber hukum yang tidak tertulis, merupakan kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

C. Ruang Lingkup Hukum Keluarga

1) Perkawinan

Perkawinan merupakan eksistensi institusi aatu melegalkan hubungan hukum antara seorang lelaki dengan seorang wanita tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan YME.

2) Kekuasaan orang tua

Ikatan perkawinan pada dasarnya akan mengakibatkan hubungan hukum tentang hak dan kewajiban, yakni (a) hak dan kewajiban suami istri, (b) hak dan kewajiban suami istri terhadap anaknya, dan (3) hubungan hukum dalam kaitannya dengan pihak ketiga.

3) Perwalian

Perwalian merupakan pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seseorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berda dalam kekuasaan orang tua. Ketentuan tentang perwalian diatur dalam KUH Perdata.

4) Pengampunan

Pengampuan merupakan bentuk khusus dari perwalian yang diperuntukkan bagi orang yang sudah dewasa tetapi terhubung oleh sesuatu hal (keadaan mental atau fisik tidak/kurang sempurna) ia tidak dapat bertindak leluasa.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan isinya, hokum terbagi dua yakin: (a) Hukum Privat merupakan hukum—baik material ataupun prosesnya—didasarkan atas kepentingan pribadi-pribadi; (b) Hukum Publik merupakan hukum yang didasarkan pada kepentingan publik, materi dan prosesnya atas dasar otoritas publik. Publik di sini diwakili oleh negara.
2. Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat pemerintahan dan badan-badan kenegaraan dan majelis-majelis pengadilan tata usaha hendak memenuhi tugasnya.
3. Hukum Pidana adalah semuaaturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.
4. Hukum Internasional adalah hukum yang berkaitan dengan peristiwa Internasional. Hukum Internasional merupakan hukum positif dari suatu negara. Namun Hukum Internasional dikategorikan sebagai “Soft Law”.
5. Hukum perorangan membicarakan masalah subjek hukum dalam hukum adat. Dalam hukum adat, subjek hukum perorangan meliputi badan-badan hukum dan manusia, badan-badan hukum antara lain desa, suku, nagari, dan wakaf.
6. Hukum Kekayaan merupakan sekelompok peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur tentang hasil kreatif manusia di bidang ilmu pengetahuan yang hasilnya benda maertiil dan/atau immaterial. Beberapa ahli berpendapat tentang hak kekayaan intelektual.:
7. Hukum waris adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu/beberapa orang dengan dalam hal ini hukum waris merupakan bagian dari harta kekayaan.
8. Hukum Keluarga mengatur hubngan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan perkawinan. Jauh dekat hubugan darah mempunyai arti penting dalam perkawinan, pewarisan dan perwalian dalam keluarga.

Sumber : https://filehippo.co.id/