Komitmen Pemprov DKI Peduli Pendidikan Siswa ABK

Komitmen Pemprov DKI Peduli Pendidikan Siswa ABK

Komitmen Pemprov DKI Peduli Pendidikan Siswa ABK

Komitmen Pemprov DKI Peduli Pendidikan Siswa ABK
Komitmen Pemprov DKI Peduli Pendidikan Siswa ABK

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta meminta seluruh sekolah negeri reguler untuk mematuhi Peraturan Menteri Pendidikan agar menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Sesuai amanat UUD 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, tak terkecuali ABK. Dengan sekolah inklusi yang mewajibkan menampung siswa ABK, menjadi salah satu solusi agar ABK mendapatkan pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Sopan Adriyanto

menjelaskan penyelenggaraan pendidikan inklusi di DKI Jakarta itu, sebenarnya di setiap sekolah negeri sudah dilakukan. Sekolah negeri wajib melayani ABK. Kendalanya, kata dia, saat ini pihak sekolah kesulitan Guru Pendamping Khusus (GPK).

“Ini semua sudah berjalan. Perkaranya adalah sekolah kesulitan GPK. Kami ke depan berharap GPK ini perlu diprioritaskan. Agar sekolah negeri mampu melayani ABK dengan maksimal,” tegasnya kepada JawaPos.com, Selasa (18/7).

Selain itu, komitmen lainnya adalah dengan penambahan gedung-gedung Sekolah Luar Biasa (SLB) yang baru. Idealnya, setiap kecamatan semestinya mempunyai satu SLB untuk para ABK.

“Perlu tambah gedung-gedung sekolah SLB di tiap wilayah

, agar mampu akomodir para peserta didik yang memang punya latar belakang ABK. Ini akan permudah siswa pergi ke sekolah cepat, dekat dengan tempat tinggal. Jika tak cukup lahan, caranya gampang, sekolah-sekolah negeri yang akan likuidasi maka bisa jadi inklusi,” tegasnya.

Sopan mengakui kebutuhan GPK sangat mendesak. Pihaknya memperbesar kemungkinan rekrutmen bagi para guru GPK.

“Bagaimana kami perlu segera mendapatkan guru-guru berlatar belakang

pendidikan luar biasa yang mampu layani ABK. Kalau ini terpenuhi semua, bisa atasi masalah ABK,” tegasnya.

Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Sopan Adriyanto juga sejalan dengan permintaan para GPK di setiap sekolah inklusi. Sebab tak mungkin para guru wali kelas biasa menangani lebih khusus para ABK seperti para GPK menangani ABK.

Baca Juga :