Flexmedia.co.id

Flexmedia.co.id situs website pendidikan yang menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi pelajar

   Kultur Birokrasi dalam Lingkungan Sosial dan Politik Lokal

   Kultur Birokrasi dalam Lingkungan Sosial dan Politik Lokal

   Kultur Birokrasi dalam Lingkungan Sosial dan Politik Lokal

            Perkembangan politik lokal merupakan salah satu determinan makro penting untuk menjelaskan kinerja dan karakteristik birokrasi di suatu daerah.Hal tersebut merupakan salah satu bentuk konsekuensi adanya pengaruh budaya masyarakat yang melingkupi organisasi birokrasi pemerintah. Birokrasi dalam mengembangkan sistem organisasi tidak semata-mata didasarkan pada kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, melainkan banyak dipengaruhi pula oleh beberapa faktor lokal, seperti budaya masyarakat, kondisi politik, karakter sosial masyarakat, pendidikan, kondisi ekonomi masyarakat, LSM, pers, dan perguruan tinggi.

            Daerah-daerah di Indonesia masing-masing mempunyai akar sejarah, pengalaman politik, dan latar belakang sosio-kultural yang unik berkaitan dengan politik lokal. Sumatra Barat, misalnya, merupakan daerah dengan pengalaman politik lokal yang menarik. Konsep nagari telah lama dikembangkan sebagai model good governance pada tingkat lokal.Sistem nagari dibentuk dengan memerhatikan dasar-dasar sosiologis, antropologis, sosio-kultural, dan budaya politik masyarakat Minangkabau yang mempunyai corak egalitarian.Konsensus merupakan mekanisme pengambilan keputusan politik bersama yang dijadikan landasan politik kehidupan sosial politik dalam nagari yang dikembangkan.

            Konsep tatanan kemasyarakatan yang terdapat pada masyarakat dan budaya politik Jawa adalah pencegahan konflik yang direkayasa melalui kekuatan figure sultan. Harmoni sosial dalam budaya politik Jawa bermuara pada tidak adanya kontrol politik dari bawah kepada sultan.Sultan dan kekuasaan yang dimilikinya merupakan sumber legitimasi hukum dan politik yang tak terbantahkan.Pemahaman budaya dan konsep politik tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan aparat birokrasi tidak dapat bersikap kritis kepada pimpinan. Demikian pula imbas kultur politik tersebut kepada masyarakat dalam bentuk ketakutan untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan gubernur, yang masih merupakan keturunan langsung dari sultan, ataupun kebijakan birokrasi pada umumnya.

            Spektrum kehidupan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, baik secara historis, sosio-kultural, maupun politik tidak dapat dilepaskan dari keberadaan figur sultan, baik secara institusional maupun personal.Figur sultan sebagai raja dan guberner menurut status keistimewaan daerah Yogyakarta menjadikan pengaruh feodalisme dalam masyarakat relatif masih tetap terjaga.Prinsip nilai kepatuhan masyarakat kepada pemerintah, misalnya, masih sering dimanifestasikan dalam bentuk loyalitas rakyat kepada sultan.Sultan sebagai pejabat birokrasi dan sultan sebagai penguasa keraton merupakan dua konsep politik yang sangat kabur bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.Oleh karena itu, dalam banyak kasus kebijakan, seperti masalah PHK, kebijakan pembangunan daerah, ataupun konflik sosial hampir dapat dipastikan memosisikan figure sultan sebagai mediator efektif bagi penyelesaian masalah.

            Setting historis politik dan cultural di Sulawesi Selatan tidak mempunyai figure pemersatu seperti halnya figure sultan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejarah kerajaan di Makassar menunjukkan bahwa sebagai suatu entitas politik, keberadaan para raja yang berpengaruh, seperti Raja Gowa, Bone, Luwu, Soppeng atau Mandar, cenderung mewariskan konflik sosial yang panjang di masyarakat. Sampai pada masa colonial Hindia Belanda, melalui pembaruan perjanjian Bongaya pada tahun 1824, konflik politik tidak hanya terjadi dengan pemerintah colonial Belanda, tetapi konflik politik yang sifatnya horizontal antar kerajaan di Sulawesi Selatan ternyata masih berlanjut.Konflik dipicu karena adanya perebutan pengaruh politik terhadap kerajaan-kerajaan taklukan sebagai akibat kebijakan pembatasan daerah kekuasaan dan pengenalan sistem disticten oleh pemerintah Hindia Belanda.

 

sumber :

https://radiomarconi.com/

Flexmedia

Kembali ke atas