Merumuskan Kriteria Baru Kualitas Pendidikan

Merumuskan Kriteria Baru Kualitas Pendidikan

Merumuskan Kriteria Baru Kualitas Pendidikan

Merumuskan Kriteria Baru Kualitas Pendidikan
Merumuskan Kriteria Baru Kualitas Pendidikan

Pada laporan 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK ditampilkan beberapa capaian kualitas pendidikan. Antara lain angka buta aksara yang menurun, penurunan jumlah siswa putus sekolah, kenaikan jumlah siswa lulus sekolah, angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), dan lainnya. Secara kasat mata, sebenarnya angka-angka tersebut dengan sendirinya menunjukkan kuantitas, bukan kualitas.

Selama ini hampir dapat dikatakan bahwa antara tujuan pendidikan dan bukti capaian yang diberikan oleh pemerintah tidak sinkron. Pada dokumen Rencana strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tahun 2010-2014 misalnya, visinya “Terselenggaranya layanan prima pendidikan dan kebudayaan untuk membentuk insan Indonesia yang cerdas dan beradab”.

Namun, laporan capaiannya yang juga dimuat dalam dokumen Renstra Kemdikbud tahun 2015-2019 yang disajikan adalah APK, APM, dan sejenisnya. Terang bahwa angka-angka tersebut tidak menunjukkan kualitas pendidikan. Padahal visi yang dirumuskan jelas menunjukkan kriteria kualitas yang bersifat kualitatif, misalnya “cerdas” dan “beradab”. Agaknya pelencengan terjadi ketika visi tersebut dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran strategis, karena akhirnya sebagian besar yang muncul adalah target-target kuantitatif semua berupa persentase dan jumlah.

Hal ini bisa dilihat pada dokumen Renstra Kemdikbud 2010-2014 (2010: 41-45)

Renstra tahun 2015-2019 (2015: 35-52) barangkali lebih tepat, karena pada rumusan tujuan strategis masih menunjukkan indikator kualitatif. Namun, ketika dijabarkan menjadi indikator capaian, maka semuanya ditandai dengan capaian kuantitatif. Hal-hal yang bersifat kualitatif, misalnya pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan, pada akhirnya tidak dapat terumuskan dengan baik indikator-indikator kualitatifnya.

Kriteria Kualitatif

Kita perlu merumuskan kriteria kualitas pendidikan yang tepat, bukan yang semata-mata kuantitatif. Peningkatan kualitas pembelajaran atau lulusan misalnya, ukurannya bukan persentase Sekolah Dasar (SD) yang memiliki sarana prasarana sesuai standar nasional pendidikan. Bukan pula jumlah perolehan medali siswa yang mengikuti olimpiade internasional, atau angka kelulusan 100. Melainkan, ketepatan, kebergunaan, dan kebermaknaan pembelajaran bagi kehidupan siswa riil.

Selama ini dalam Renstra Kemdikbud kualitas pembelajaran selalu diukur dari persentase sekolah

memiliki sarana dan prasarana, jumlah sekolah yang terakreditasi, rata-rata nilai siswa—termasuk nilai sikap untuk mendukung program penguatan pendidikan karakter. Ketentuan ini dapat dengan mudah kita baca pada Renstra Kemdikbud 2010-2014 dan 2015-2019, terutama dalam rumusan indikator capaian.

Padahal kelengkapan sarana dan prasarana sejatinya bukan ukuran kualitas pembelajaran, yakni ketika sekolah dan guru tidak dapat mengoptimalkan pengelolaan dan penggunaannya untuk pembelajaran. Akreditasi sekolah mau tidak mau harus diakui juga repot jika dijadikan ukuran kualitas. Karena secara faktual banyak sekolah menyulap dokumen, sarana dan prasarana, termasuk koleksi buku perpustakaan, hanya untuk akreditasi. Padahal sejatinya koleksi perpustakaan pinjam dari pihak lain, demikian juga fasilitas.

Barangkali yang agak tepat adalah nilai karakter siswa, yakni ketika yang dinilai guru bukan hanya sikap siswa

di kelas maupun sekolah, melainkan di luar sekolah. Sayangnya, laporan mengenai kualitas pembelajaran yang dilihat dari nilai rata-rata sikap siswa tidak dapat kita temui dalam laporan capaian kualitas pendidikan dari Jokowi-JK baru-baru ini. Menurut hemat saya, kualitas pembelajaran dan lulusan sekolah setidaknya harus didasarkan pada kriteria ketepatan, kebergunaan, dan kebermaknaan bagi kehidupan riil siswa.

Kriteria kebergunaan misalnya, harus dapat dilihat betul apakah materi Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dapat berguna untuk menunjang kehidupan riil siswa. Misalnya, mata pelajaran Bahasa Indonesia dapat digunakan betul untuk memahami berita yang bertendensi hoaks dan yang bukan. Orientasi ini sebenarnya sudah ada dalam orientasi Kurikulum 2013 –lihat saja pada dokumen lampiran-lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 24 Tahun 2016.

 

Baca Juga :