Pengertian dan Landasan Hukum Sertifikasi Guru

Pengertian dan Landasan Hukum Sertifikasi Guru

Pengertian dan Landasan Hukum Sertifikasi Guru

Pengertian dan Landasan Hukum Sertifikasi Guru
Pengertian dan Landasan Hukum Sertifikasi Guru

Mulyasa (2007:34)

Menurut Mulyasa, sertifikasi guru yaitu proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan dukungan akta pendidik.

Martinis Yamin (2006:2)

Menurut Martinis Yamin, sertifikasi yaitu dukungan akta pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Masnur Muslich (2007:2)

Menurut Masnur Muslich, sertifikasi yaitu proses dukungan akta pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.

Shoimin (2013:81)

Menurut Shoimin, Sertifikasi guru yaitu proses dukungan akta pendidik kepada guru. Sertifikat pendidikan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk membuat sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas.

UU RI No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen, Sertifikasi yaitu proses dukungan akta pendidik untuk guru dan dosen.

Landasan Hukum Sertifikasi Guru

Adapun landasan Hukum yang dipakai sebagai contoh pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan, diantaranya:
UU No. 20 Tahun 2003 wacana Sistem Pendidikan Nasional.
UU No. 14 Tahun 2005 wacana Guru dan Dosen.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 wacana Standar Nasional Pendidikan.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 wacana Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.
Fatwa/Pendapat Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.I.UM.01.02-253.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 wacana Sertifikasi bagi Guru dalam jabatan.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007 wacana Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan.
Keputusan Mendiknas Nomor 057/O/2007 Tahun 2007 wacana Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.
Keputusan Mendiknas Nomor 122/P/2007 Tahun 2007 wacana Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan.

Baca Juga: