Flexmedia.co.id

Flexmedia.co.id situs website pendidikan yang menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi pelajar

 Penjabaran Hak Asasi Manusia  

 Penjabaran Hak Asasi Manusia 

Hak-hak asasi manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filosofis tentang hakikat manusia yang melatarbelakanginya. Menurut pandangan filsafat bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila hakikat manusia adalah “monopluralis”. Susunan kodrat manusia adalah jasmani-rohani, atau raga dan jiwa, sifat kodrat manusia adalah makhluk individu dan makhluk social, serta kedudukan kodrat manusia adalah makhluk pribadi berdiri sendiri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dalam rentangan berdirinya bangsa dan Negara Indonesia, secara resmi Deklarasi pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 telah terlebih dahulu merumuskan ha-hak asasi manusia dari pada Deklarasi Universal Hak-hak Asasi manusia FBB. Fakta sejarah menunjukan bahwa pembukaan UUD 1945 beserta pasal-pasalnya disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sedangkan Deklarasi Hak-hak Asasi manusia FBB pada tahun 1948. Hal ini menujukan kepada dunia bahwa sebenarnya bangsa Indonesia sebelum tercapainya pernyataan hak-hak asasi manusia besera convenant-nya telah mengangkat hak-hak asasi manusia dan melindunginya dalam kehidupan Negara, yang tertuang dalam UUD 1945. Hal ini juga ditekankan oleh The Founding fathers bangsa Indonesia, misalnya pernyataan Moh.Hatta dalam siding BPUPKI sebagai berikut:

“Walaupun yang dibentuk itu Negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan   beberapa hak dari warga Negara, agar jangan timbul Negara kekuasaan atau ‘machtsstaat’, atau Negara penindas (Yamin, 1959:207).

Deklarasi bangsa Indonesia pada prinsipnya terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, dan Pembukaan inilah yang merupakan sumber normative bagi hokum positif Indonesia terutama penjabarannya pada pasal-pasal UUD 1945.

Dalam pembukaan UUD 1945 alenia I dinyatakan bahwa: “kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Dalam pernyataan ini terkandung pengakuan secara yudiris hak-hak asasi manusia tentang kemerdekaan sebagaimana terkandung dalam Deklarasi PBB Pasal I. Dasar filosofis hak asasi manusia tersebut bukan pada kemerdekaan manusia secara individualis saja, melainkan menempatkan manusia sebagai individu maupun sebagai makhluk social yaitu sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu hak asasi ini tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban asas manusia. Pernyataan berikutnya pada alenia III pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

“ Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini  kemerdekaannya”

Pernyataan tentang “Asas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa…”,mengandung arti bahwa manusia deklarasi bangsa Indonesia terkandung pengakuan bahwa manusia adaah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa, dan diterusno dengan kata-kata,” … supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas ….” Berdasarkan pengertian ini maka bangsa Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaanya masing-masing, dan hal ini sesuai dengan deklarasi Hak-hak Asasi Manusia PBB Pasal 18, adapun dalam Pasal UUD 1945 tercantum dalam Pasal 29 terutama ayat (2) UUD 1945.

Melalui Pembukaan UUD 1945 dinyatakan dalam alenia IV bahwa Negara Indonesia sebagai suatu persekutuan hidup bersama, bertujuan untuk melindungi warganya terutama dalam kaitannya,dengan perlindungan hak-hak asasinya. Adapun tujuan Negara tersebut adalah sebagai berikut:

“ … Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa…”

Tujuan Negara Indonesia sebagai warga hokum yang bersifat formal tersebut mengandung konsekuensi bahhwa Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu undang-undang terutama melindungi hak-hak asasinya demi kesejahteraan hidup bersama. Demikian juga Negara Indonesia memiliki ciri tujuannegara hokum material, dalam rumusan tujuan Negara “… memajuhkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa…”

Berdasarkan pada tujuan Negara sebagaimana terkandung dalam Pembukaan 1945 tersebut, maka Negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para warganya, terutama dalam kaitanya dengan kesejahteraan hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniah, antara lain beraitan dengan hak-hak asasi bidang social, politik, ekonomi kebudayaan, pendidikan, dan agama.

POS-POS TERBARU

Flexmedia

Kembali ke atas