Flexmedia.co.id

Flexmedia.co.id situs website pendidikan yang menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi pelajar

Sejarah Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sejarah Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berkaitan dengan tugas awal dari Bank Indonesia yang meliputi pengawasan dan pengaturan perbankan, ternyata menurut belum dilakukan secara maksimal. Selain karena banyaknya tugas yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia, ada faktor-faktor lain yang menyebabkan tugas bank Indonesia belum sesuai harapan.[1]

Oleh karena itu, dibentuklah suatu lembaga keuangan lain yang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihan lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan peyidikan lembaga keuangan. Lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksankan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dana lembaga jasa keuangan lainnya. Lembaga jasa keuangan lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelola program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuanga lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.[2]

Untuk diketahui, keberadaan OJK tersebut bukan berarti tidak ada lagi Bank Indonesia. Namun, yang ada adalah pembagian tugas antara Bank Indonesia dengan OJK. Pembagain tugas trseut salah satunya terdapat pada fungsi pengawasan perbankan. Tugas yang dulunya khusus dipegang oleh Bank Indonesia, dengan adanya OJK, tugas tesebut akan berpindah ke OJK. Alasan lain yang melatar belakangi pembagian tugas tersebut adalah diharapkan agar OJK benar-benar menjadi sebuah lembaga keuangan yang independen dan jauh dari campur tangan pihak lain, sehingga OJK mampu bekerja secara profesional.[3]

Pembentukan OJK dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Hal tersebut dilandasi oleh berbagaihal, yaitu:[4]

  1. Amanat Undang-Undang

                 Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomro 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia menjadi undang-undang yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.[5]

  1. Perkembangan Industri Keuangan

                 Proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi keuangan yang sangat kompleks, dinamis dan saling terkait[6]

  1. Konglomerasi Lembaga Jasa Keuangan

                 Saat ini terdapat kecenderungan lembaga jasa keuangan besar memiliki beberapa anak perusahaan di bidang keuangan yang berbeda-beda kegiatan usahanya (konglomerasi). Misalnya bank memiliki anak perusahaan dalam bentuk asuransi, perusahaan sekuritas, perusahaan pembiayaan, dan dana pensiun. Konglomerasi lembaga keuangan tersebut mendorong terciptanya kompleksitas kegiatan usaha lembaga jasa keuangan.[7]

sumber ;

https://superhackemail.com/tahu-bulat-apk/

Flexmedia

Kembali ke atas