Flexmedia.co.id

Flexmedia.co.id situs website pendidikan yang menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi pelajar

Sistem Pemerintahan Campuran

Sistem Pemerintahan Campuran

Dinamakan dengan sistem pemerintahan campuran karena terdapat sistem pemerintahan presidensiil dan sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan secara bersama-sama. Apabila sistem pemerintahan presidennya lebih menonjol maka disebut sistem pemerintahan quasi- presidensiil. Apabila sistem pemerintahan parlemennya lebih menonjol disebut sistem quasi parlementer.

  1. Sistem Pemerintahan Kolegial

Selain ketiga sistem pemerintahan diatas masih ada satu sistem pemerintahan yang unik yang diterapkan di Swiss yaitu Sistem Pemerintahan Kolegial. Sistem pemerintahan kolegial adalah  sistem pemerintahan dimana kepemimpinan negara dan pemerintahan dilaksanakan secara bersama sama. Dalam  Sistem pemerintahan kolegial di Swiss, tujuh orang anggota Dewan Federal yang dipilih oleh parlemen  ini secara bersama sama memimpin negara dan pemerintahan Swiss.

Ketujuhnya berstatus menteri, mengepalai departemen, dan untuk jabatan presiden dan wakil presiden di Swiss dipilih oleh tujuh anggota dewan federal untuk masa jabatan secara bergantian setiap tahun.

Keunikan dari sistem pemerintahan kolegial yang diterapkan di Swiss ialah  tidak ada orang yang sangat berkuasa, tetapi juga tidak ada orang yang paling berat menanggung tugas kewajiban. Semuanya ditanggung bersama karena kepemimpinan bersifat kolegial. Presiden Swiss bukanlah orang paling berkuasa sebagaimana dalam negara bersistem presidensial. Sistem demikian ini sudah berjalan sejak konstitusi Swiss modern disahkan tahun 1848. Sistem ini untuk mencegah terjadinya otoriter serta kekuasaan yang terus-menerus dan sewenang-wenang.

Untuk Indonesia semenjak awal pembentukan UUD 1945 dan berdasarkan keinginan para perancang UUD 1945 menggunakan sistem pemerintahan presidensiil namun Apabila ditelaah secara seksama dalam sejarah tatakenegaraan kita, sistem presidensiil yang dianut di Indonesia adalah tidak murni. Pada Konstitusi UUD 1945 Original dikatakan bahwa sistem pemerintahannya berupa sistem pemerintahan presidensiil. Namun apabila kita lihat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara dan juga lembaga parlemen yang diberi kewenangan yang luas salah satunya dengan membuat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang harus dilaksanakan oleh presiden sehingga presiden harus bertanggung jawab kepada MPR.

 

Sumber :

https://abovethefraymag.com/kotak-ritel-iphone-x-muncul-di-situs-apple/

Flexmedia

Kembali ke atas